PR TASIKMALAYA - Refly Harun selaku Pakar Tata Hukum Negara kembali tanggapi pernyataan Jusuf Kalla atau JK yang gerah setelah diserang buzzer pendukung Jokowi.
Refly Harun pun menanggapi pertanyaan JK mengenai siapa yang membiayai buzzer Istana sebab zaman pemerintahannya tidak ada yang namanya buzzer.
“Kalau kita lihat semuanya pertanyaan Jusuf Kalla itu memancing, pertanyaan yang satir, namun dia memang menangkap fenomena di masyarakat,” tutur Refly Harun sebagaimana yang dikutip pikiranrakyat-tasikmalaya.com dari kanal Youtube Refly Harun pada Jumat 19 Februari 2021.
Baca Juga: Membanggakan! 5 Universitas Islam Asal Indonesia Masuk 10 Universitas Islam Terbaik Dunia
Baca Juga: Kritik DPRD DKI Jakarta, Ferdinand Hutahaean: Kesannya Tidak Berdaya di Hadapan Anies Baswedan
“Ketika orang mengkritik malah jadi hinaan, provokasi, penyebaran berita bohong, jadi ditangkap JK yang ‘tulus’ itu tapi tetap satir terdengarnya, bagaimana caranya mengkritik agar tidak dilaporkan ke polisi,” ucap Refly Harun.
Refly Harun menilai jika negara ini masih mempermasalahkan hal itu, maka negara Indonesia belum dapat disebut demokrasi melainkan setengah demokrasi.
“Kalau kita masih mempermasalahkan hal-hal seperti itu, negara kita bukan negara demokrasi, negara ini masih setengah demokrasi atau bahkan menuju ke otoriterisme,” tambah Refly Harun.
Baca Juga: Ibunda Fadli Zon Meninggal Dunia, Mustofa Nahrawardaya: Husnul Khatimah Insya Allah
“Kritik saja dipermasalahkan, lalu adanya pembatasan maka sesungguhnya kita tidak bebas, kalau pakai standard HAM kritik yang tidak boleh itu kritik yang pada SARA,” tandas Refly Harun.
Refly Harun pun mengatakan bahwa tidak boleh mengritik berdasarkan suku, agama, ras, juga antar golongan yang harus didefinisikan secara ketat.
Diketahui, pernyataan dari Refly Harun merupakan tanggapan dari isu soal JK yang menyebutkan tidak ada yang namanya ‘buzzer’ pada zaman pemerintahannya.***