PR TASIKMALAYA - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Benny Harman mengaku dirinya ditelepon oleh pihak yang mengetahui sosok Madam Bansos.
Benny Harman menyebut, dirinya ditelepon oleh seseorang yang berprofesi sebagai wartawan yang mengaku mengetahui sosok Madam Bansos.
Sosok Madam Bansos yang dimaksud Benny Harman adalah aktor yang disebut-sebut ada di balik kasus korupsi Juliari Batubara.
Baca Juga: Sering Disamakan dengan Suami Inul, Jaksa Agung ST Burhanuddin: Padahal Lebih Gantengan Aku
Hal tersebut diungkapkan Benny Harman melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID, Rabu, 17 Februari 2021.
Dalam cuitan tersebut, Benny Harman mengaku tidak bisa tidur lantaran ditelepon seorang teman wartawan yang berniat untuk menulis soal korupsi bansos.
“Semalam aku ndak bisa tidur. Gara-gara ada teman wartawan telepon. Ia mau menulis korupsi Bansos.
"Dia tau sosok “madam bansos” tapi ada rasa takut dan cemas,” ujar Benny melalui cuitan di akun Twitter @BennyHarmanID sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Rabu, 17 Februari 2021.
Menanggapi pernyataan yang disampaikan temannya tersebut, Benny Harman justru menyarankan temannya untuk tidak takut dan cemas karena Tuhan pasti akan membimbing dan melindunginya.
“Aku jawab, “jangan takut. Kalo kau punya Tuhan, sembahlah Tuhanmu. Pasti Dia akan membimbing dan melindungimu. Rakyat Monitor!,” tambahnya.
Baca Juga: Sambut Niat Baik Jokowi Revisi UU ITE, Roy Suryo: Prosesnya Lama, Kenapa Tidak Keluarkan PERPPU?
Baca Juga: Terima Dosis Pertama Vaksin Covid-19, Ma'ruf Amin: Ikhtiar Menjaga Kekebalan Tubuh
Sebelumnya diketahui, Benny Harman menjadi salah satu pihak yang terus mendesak KPK untuk berani mengusut tuntas siapa aktor yang terlibat dalam korupsi bansos.
Benny Harman juga meminta KPK segera mengungkap sosok Madam Bansos yang ramai diperbincangkan warganet hingga sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter.
Untuk diketahui, proses hukum dalam kasus korupsi bansos yang telah menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara hingga saat ini masih terus berlanjut.
Baca Juga: Persib Bandung Resmi Lepas Fabiano Beltrame dan Zulham Zamrun
Bahkan, menurut kabar yang beredar, beberapa nama-nama baru yang diduga terlibat dalam kasus tersebut tengah didalami sejak beberapa waktu terakhir.
Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, lembaganya tidak pandang dulu dalam mengusut kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.
"KPK bekerja dengan asas tugas pokok KPK dan semua dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kita tidak pernah pandang bulu, itu prinsip kami," kata Firli melalui keterangannya di Jakarta, Senin, 15 Februari 2021 sebagaimana dikutip PikrianRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Baca Juga: Tanah Wakaf Jadi Perhatian Presiden Jokowi, Kementerian ATR BPN Targetkan Tahun 2025 Seluruhnya Terdaftar
Lebih lanjut, ia juga memastikan lembaganya akan mendalami setiap informasi yang berkembang dalam kasus tersebut yang nantinya dikonfirmasi kepada para saksi yang diperiksa.
"Nanti pada waktunya akan dibuka di persidangan. Namun, pada prinsipnya segala informasi yang berkembang dipastikan akan dikonfirmasi kepada para saksi," ucap Firli.
Oleh karena itu, kata dia, KPK akan terus bekerja termasuk memeriksa saksi yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa sehingga menjadi lebih terang dugaan perbuatan para tersangka dalam kasus tersebut.
Baca Juga: Persib Lepas Fabiano dan Zulham, Teddy Tjahjono: Hatur Nuhun
KPK juga tidak menutupkan kemungkinan untuk menjerat pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam kasus tersebut melalui pengumpulan bukti dan juga pemeriksaan saksi.
"KPK sedang melakukan kegiatan pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap terangnya perkara guna menemukan tersangka. Pada saatnya nanti pasti KPK akan menyampaikan-nya ke publik, berikan waktu kami untuk bekerja," ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan agar jangan sampai ada oknum-oknum di internal KPK yang berupaya ingin melokalisir penanganan kasus suap pengadaan bansos tersebut.
Baca Juga: Dua Juta Penduduk Terjebak, PM Selandia Baru akan Cabut Kebijakan Lockdown di Auckland
ICW juga meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk mengawasi secara ketat penanganan kasus tersebut agar tidak ada upaya-upaya sistematis atau intervensi dari internal KPK yang berusaha menggagalkan kerja tim penyidik.
"Sebab, sampai saat ini KPK terlihat enggan untuk memanggil beberapa orang yang diduga memiliki pengetahuan terkait pengadaan bansos.
"Terutama oknum-oknum politisi yang selama ini santer diberitakan media," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca Juga: Soal Instruksi Penyusunan Pedoman Interpretasi Resmi UU ITE, Menkominfo: Kami Dukung Pak Presiden
Dalam kasus tersebut, KPK total telah menetapkan lima tersangka, yaitu mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB).
Dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta dua orang dari pihak swasta Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sidabukke (HS).***