PR TASIKMALAYA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mensosialisasikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 di Papua Barat.
Nadiem Makarim menyampaikan, pengangkatan PPPK 2021 ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan guru honorer di daerah.
"Pembukaan seleksi PPPK merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru, dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah," kata Nadiem dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
PPPK 2021 ini merupakan kesempatan yang adil bagi seluruh guru honorer dalam meningkatkan kesejahteraannya.
"Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Uang yang diterima tiap bulan itu akan sama, semoga tidak lagi ada mispersepsi,” tuturnya.
Nadiem menjelaskan bahwa status PPPK dengan PNS memiliki status yang sama sebagai Aparatur Sipil Negara dan diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014.
Selain itu, Nadiem juga menjelaskan bahwa PPPK tetap harus melalui proses seleksi, bukan berdasarkan rekomendasi maupun pertimbangan.
"Undang-undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK dan PNS tanpa seleksi," ungkapnya.
Sampai saat ini, Nadiem menyampaikan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi guru PPPK.
Anggaran seleksi dan gaji sudah disediakan pemerintah pusat sehingga daerah tidak perlu ragu mengajukan formasi.
Nadiem menegaskan, pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer menjadi guru PPPK apabila lolos seleksi.
Seperti diketahui sebelumnya, dalam seleksi PPPK nanti para guru bisa mengikuti tes beberapa kali dalam setahun.
Para peserta nantinya akan mendapatkan materi pembekalan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud.***