PR TASIKMALAYA - Politikus partai Demokrat Rachland Nashidik menanggapi isu pihak istana dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan tidak akan membalas surat AHY.
Adapun surat yang dikirimkan AHY kepada Jokowi bertujuan untuk klarifikasi soal kabar KSP Moeldoko yang terlibat dalam isu kudeta di partai yang dipimpinnya, yakni partai Demokrat.
Dalam cuitan yang ditulisnya pada Jumat, 5 Februari 2021 Rachland Nashidik menyebut bahwa jika Jokowi saat ini tidak bersikap maka yang sebenarnya rugi bukanlah dirinya dan partai Demokrat.
Baca Juga: Masuk Dalam Daftar 21 Heroes 2021 TUMI, Anies Baswedan: Pahlawan Sebenarnya Adalah Ribuan Orang
“Bukan kami yang rugi bila Pak Jokowi memilih berlindung di balik teka teki tentang sikapnya," tulis Rachland Nashidik.
"Keraguan dan kebingungan harus dijauhkan dari sikap politik Presiden,” sambungnya Jumat, 5 Februari 2021, melalui akun Twitternya @rachlandnashidik sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Lebih lanjut, Rachland Nashidik menyebut bahwa saat ini, keraguan dan kebingungan harus dijauhkan dari sikap presiden demi melindungi demokrasi dan kehormatan istana.
“Keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi tapi juga kehormatan istana,” imbuhnya.
Baca Juga: Intensif Tenaga Kesehatan Tidak Ada Pemotongan, Hidayat Nur Wahid: Sesuai Diperjuangan PKS
Dalam cuitan lainnya, Rachland Nashidik juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak cuci tangan dan harus menunjukkan sikap yang mengkonfirmasi bahwa praktek ambil alih kekuasan secara paksa merupakan tindakan yang salah.
“Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah," tulis Rachland Nashidik.
"Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden. Maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan bahwa pihak Istana dan Presiden Joko Widodo tidak akan membalas surat yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah Semua Fraksi Sepakat Copot Anies Baswedan dengan Restu Jokowi?
"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno di Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021 sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Adapun menurut Pratikno, alasan Presiden Jokowi tidak akan membalas surat tersebut lantaran menurutnya apa yang terjadi di Partai Demokrat sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," ungkap Pratikno.