PR TASIKMALAYA – Di tengah kasus Covid-19 mencapai 1 juta, tagar #HoaxVaksin kini tengah menjadi trending di Twitter Indonesia.
Tagar #HoaxVaksin berisi cuitan yang membantah bahwa vaksin Covid-19 dipasangi chip.
Untuk menegaskan #HoaxVaksin tersebut, beredar pernyataan dari Arya Sinulingga yang merupakan Staf khusus Menteri BUMN terkait isu vaksin Covid-19 dipasangi chip.
Baca Juga: Singgung Anies Baswedan Soal Pengendalian Banjir, Ferdinand: Salur Anggaran Bukan untuk Cat Genteng!
Dalam pernyataannya, Arya Sinulingga menegaskan bahwa chip dalam vaksin Covid-19 merupakan berita hoax.
“Pasti yang menyebarkan ini hoax ya, memelintir informasi, yang dimaksud Pak Erick Thohir itu adalah bahwa yang namanya barcode itu, vaksin itu, itu terdata supaya jangan ada barcode yang palsu,” ujarnya seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari cuitan Twitter @putrisi_ pada Selasa 26 Januari 2021.
Menariknya, bahkan terkait berita hoax Covid-19 yang beredar luas di masyarakat Indonesia, kini menjadi sorotan media asing.
Media asing SCMP menyoroti ketika Ribka Tjiptaning yang merupakan anggota DPR RI menolak vaksinasi Covid-19.
Komentar Ribka Tjiptaning tersebut, tentu saja semakin memperkuat mereka yang menolak vaksinasi.
Baca Juga: PKS Setuju Pilkada DKI Digeser ke 2023, Mardani Ali Sera: Jika 2024 Akan Ada Penumpukan Jadwal
Pasalnya, kelompok penolak vaksin seperti mendapatkan dukungan dari parlemen.
Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah lama menggantungkan harapannya kepada vaksinasi, untuk menyelamatkan Indonesia dari pandemi.
“Penolakan vaksin secara umum terkait dengan beberapa orang yang tidak menyukai Jokowi,” ujar Pandu Riono yang merupakan Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari SCMP.
Penolakan vaksin tertinggi terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.
Sebagaimana provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi dengan suara penentang Jokowi terbanyak ketika pemilu 2019 lalu.
“Tanpa komunikasi yang baik, orang-orang dalam kelompok ini berpotensi menjadi orang yang menolak vaksin Covid-19,” tutur Iwan yang juga merupakan ahli epidemiologi.
Baca Juga: Tanggapi Kasus Pemaksaan Siswi Berjilab di Padang, GP Ansor: Prihatin, Tak Pahami Makna Keberagaman
Meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan persetujuan untuk vaksin tersebut, tetap saja banyak orang yang meragukan karena terpengaruh oleh berita palsu.
Berdasarkan data Mafindo, jumlah berita hoax terkait vaksin pada Desember berjumlah 22,9 persen, dan meningkat menjadi 35,7 persen pada 18 Januari lalu.
Berita-berita hoaks tersebut beredar cepat di media sosial.
Baca Juga: Rocky Gerung: Rasisme Menjebak Manusia dalam Kemerosotan Dignity Peradaban
Bahkan sempat beredar berita yang mengatakan bahwa presiden kejang setelah divaksinasi dan meninggal dunia.
“Gerakan anti vaksin bisa berdampak negatif pada penanganan Covid-19, dimana target (jumlah orang) untuk vaksinasi tidak tercapai,” jelas Iwan Ariawan selaku Ahli Epidemiologi UI.
“Sehingga pandemi (Covid-19) tidak bisa dikendalikan,” pungkasnya.***