PR TASIKMALAYA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kasus korupsi ekspor benih lobster.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Ahmad Muzani memberikan pernyataan.
Ahmad Muzani menuyatakan, Gerindra akan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus Edhy Prabowo.
Baca Juga: Jika Biden Resmi Menangkan Electoral Votes, Trump Akui Siap Keluar dari Gedung Putih
Hal tersebut disampaikan Muzani lewat video berdurasi 6 menit 17 detik yang diunggah lewat akun Instagram resmi Parta Gerindra pada Jumat, 27 November 2020.
Muzani mengatakan, DPP Partai Gerindra berharap bahwa upaya pemberian bantuan hukum kepada tersangka juga dapat dihormati.
"Kami percaya sepenuhnya kepada KPK dalam menangani masalah ini. Persoalan ini akan ditangani secara transparan, secara baik, secara cepat, dan pada akhirnya masyarakat dapat mengetahui persoalan ini secara jelas duduk masalahnya," ujar Muzani.
Baca Juga: Negara ke-4 Kasus Covid-19 Terbanyak, Rusia Targetkan 400.000 Tentara Disuntik Vaksin
Muzani juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, terlebih di sekitar laut atau nelayan atas penangkapan Menteri KKP pada Rabu, 25 November 2020 lalu.
Ia juga turut menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Kami berharap seluruh kegiatan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasa, pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan, seperti arahan presiden tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya," sambungnya.
Baca Juga: Edhy Prabowo Mengundurkan Diri, Gerindra Sampaikan Permohonan Maaf pada Jokowi
Muzani pun kembali menyampaikan perilhan pengunduran diri Edhy sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
***