Network
MPP sendiri sudah ada sejak 2017 hingga saat ini. Sejauh ini, sudah dibangun sebanyak 24 MPP di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
MPP pun merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.
Melalui MPP ini, pemerintah berupaya menghadirkan dobrakan baru rutinitas. Bahkan ini dapat menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan.
Baca Juga: Sebut Telah Mengusik Hak, Ratusan Buruh di Tasikmalaya Datangi Gedung Bupati untuk Tolak Omnibus Law
Digitalisasi pelayanan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah dan terjangkau. Selain itu, MPP juga diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan.
Ini dikarenakan kunci dari efektifitas kehadiran MPP adalah melalui integrasi sistem pelayanan yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi.
Dengan demikian, efektivitas ini dapat dirasakan masyarakat umum. Dalam arti lain, mereka hanya perlu mendatangi satu tempat untuk mendapatkan berbagai jenis layanan.
MPP ini juga membuktikan layanan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah dan swasta. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan juga menghemat waktu.
“MPP mengintegrasikan pelayanan pusat dan daerah, serta pelayanan bisnis dalam satu tempat,” tutup Menteri Tjahjo.***
