PIKIRAN RAKYAT - Bupati dan wali kota di Jawa Barat diminta lebih tegas menerapkan aturan selama Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum, Kamis, 7 Mei 2020.
Uu mengatakan, pelaksanaan PSBB hari pertama di seluruh wilayah Jabar berjalan cukup baik. Ia mencontohkan, petugas gabungan telah berkolaborasi untuk melakukan pemeriksaan kendaraan yang melintas.
Kendaraan yang membawa para pemudik diberhentikan dan sebagian dikembalikan ke tempat asal, serta diberikan tilang.
Baca Juga: Mirip Perbudakan, Jang Hansol Gambarkan Suasana Kerja ABK WNI di Kapal Tiongkok Long Xin
Namun, di tempat keramaian lainnya, seperti dibeberapa pasar tradisional, Uu mengatakan masih didapati kerumunan warga yang bertransaksi. Selain itu, ia mendapat informasi masih ada kegiatan kuliah subuh di sejumlah daerah.
"Saya berharap, kepala daerah lebih tegas lagi dalam melaksanakan PSBB. Karena PSBB ini adalah penguatan dari imbauan yang telah ada sebelumnya," katanya.
Menurut dia, ketegasan bupati dan wali kota dalam mengawal penerapan PSBB sangat dibutuhkan. Sebab, jika tak ada ketegasan, PSBB tidak akan berdampak signifikan pada penurunan kasus Covid-19 di Jabar.
Baca Juga: Menhub Malah Longgarkan Transportasi saat PSBB, Dishub Tasikmalaya Tetap Larang Beroperasi
Uu mengatakan, Pemprov Jabar menerapkan PSBB untuk seluruh wilayah didasari pertimbangan yang matang. Salah satu pertimbangannya, penerapan PSBB di Bodebek dan Bandung Raya yang dianggap berhasil menekan laju kasus Covid-19.
"Setelah ada PSBB pergerakan kasus positif Covid-19 melambat. Karenanya, kita terapkan di seluruh Jabar agar semuanya bisa menurun penyebarannya," kata dia.
Menurut dia, salah satu penyebab penyebaran kasus Covid-19 di Jabar terus meningkat tak lain karena masih banyak masyarakat yang mudik. Namun, pemerintah tidak semata menyalahkan pemudik.
Baca Juga: Hari Kedua Pemberlakuan PSBB, Kota Tasikmalaya Bak Tak Berpenghuni
Sebab kata Uu, para pemudik juga punya alasan kuat. Misalnya, ada pemudik yang di daerah tempat mereka bekerja menjadi korban PHK dan pemerintah belum memberikan bantuan.
"Bahkan ada yang bilang ke saya 'Saya lapar Pak.' Maka mereka terpaksa pulang. Kita data dan antarkan mereka ke rumah untuk isolasi mandiri," kata dia.***