Network
PIKIRAN RAKYAT - Banjir yang melanda sebagian kota besar di wilayah Jabodetabek diperlukan penanganan mendalam.
Namun tidak hanya itu, penanganan pun harus dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Inilah yang dirundingkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Baca Juga: Keberadaan Masker Menjadi Langka, Penanganan Virus Corona Semakin Terhambat
FGD itu dilangsungkan di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta pada Senin, 2 Maret 2020.
Dikutip Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa di FGD itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merekomendasikan untuk membentuk organisasi atau lembaga yang menangani bencana banjir di tiga wilayah besar Indonesia, yakni Provinsi Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Dalam kesempatan FGD itu, Ridwan Kamil atau biasa disebut Kang Emil mengatakan pandangannya terkait penanganan banjir.
Menurutnya, masalah yang kerap muncul dalam penanganan bencana banjir di ketiga provinsi tersebut adalah koordinasi dan organisasi.
“Ada 12 lebih institusi mencoba membereskan banjir di Jabodetabek, tapi seringnya kan sendiri-sendiri. Nah, diharapkan dari sini (FGD) ada organisasi, cukup satu organisasi bisa mengondisikan permasalahan banjir di Jakarta,” kata Kang Emil dalam paparannya.
Selain itu, dikhususkan untuk Citarum pun sudah memiliki perpres sendiri yang melintasi 17 kota dan kabupaten. Hanya saja, perpres itu dijalankan tanpa ada komandan yang memberikan arahan teknis.
“Ada Perpres tentang Citarum itu kan ada 17 kota/kabupaten, lintas sektoral, dan sebagainya. Cuma, harus jelas ada komandannya, untuk memberikan arahan-arahan teknis,” imbuhnya.
Lebih lanjut dituturkan Kang Emil bahwa model kelembagaan untuk penanganan Citarum bisa diterapkan dalam hal penanganan banjir di Jakarta, Jabar, dan Banten.
Pun begitu, perkumpulan antar pemimpin tiga provinsi dapat dilakukan rutin untuk saling mengetahui dimensi permasalahan.
“Dengan satu orang yang bisa memberikan instruksi ke Jawa Barat, Jakarta, Banten, ke kota/kabupaten. Kalau tidak setiap tahun kita ngumpul semua menceritakan dimensi permasalahannya tanpa ada kesimpulan,” ucapnya.
Di sisi lain, Kepala BNPB Doni Monardo yang hadir saat itu juga menjelaskan pandangannya.
Menurutnya, kabupaten/kota yang termasuk Jakarta tidak bisa menyelesaikan persoalan banjir secara mandiri.
Inilah yang menimbulkan perlunya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah banjir.
“Kita sudah punya pengalaman tentang Citarum, walaupun sudah berjalan dua tahun tetapi program ini (Citarum Harum) telah memberikan manfaat. Yang biasanya banjir di Bojongsoang, Baleendah, Dayeuhkolot, yang biasanya berminggu-minggu. Ada tetap banjir, tetapi dengan waktu yang relatif singkat airnya segera surut,” kata Doni.
Lebih detail, Doni menuturkan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya tingkat sektoral, tetapi harus integrasi dari hulu ke hilir. Inilah yang membuat BNPB akan melaporkan ke Menko PMK.
“Penanganannya tidak bisa sektoral, harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Semangat inilah nanti yang akan menjadi sebuah kesimpulan yang nantinya akan kami laporkan ke Menko PMK, kemudian untuk bisa disusulkan ke tingkat yang lebih tinggi,” tutup Doni.***
