Network
PIKIRAN RAKYAT – Bencana banjir yang sedang terjadi di beberapa titik wilayah Jawa Barat, menyita banyak perhatian publik khususnya pihak pemerintah.
Bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tanggap darurat bencana banjir di wilayahnya.
SOP tersebut meliputi bagaimana peninjauan di lapangan, pelaporan warga terdampak, hingga bagaimana posisi kesiapsiagaan Jabar.
Baca Juga: Berada di Urutan Kedua dalam Tingkat Kepopularitasan, Ridwan Kamil Angkat Suara
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan, mengatakan perumusan SOP tersebut akan dilakukan dengan mengundang semua kepala daerah yang terdampak banjir.
Dengan program masing-masing kabupaten/kota dalam penyelesaian banjir, SOP ini dinilai akan mempercepat sinergi penanggulangan banjir.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs resmi Humas Jabar, SOP dihadirkan untuk mempermudah dalam penanganan tanggap darurat bencana banjir di Jabar.
“Memang yang terpenting adalah nanti setelah kita selesai di dalam (SOP) tanggap darurat ini, pastinya harus kita lakukan lagi bagaimana planning untuk jangka panjangnya dalam menyelesaikan masalah banjir ini,” kata Setiawan usai melakukan videoconference terkait bencana banjir dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Command Center Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 26 Februari 2020.
Baca Juga: Korban Virus Corona di Korea Mencapai Angka 1.000, Selebriti Korea Selatan Ramai Berikan Donasi
Terkait banjir yang baru menggenangi kawasan Bekasi, Subang, Karawang, hingga Indramayu, Setiawan menuturkan bahwa Pemprov Jabar cepat tanggap ke lokasi bencana melalui Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Jabar dan URC (Unit Reaksi Cepat) dan sudah memberikan bantuan logistik.
Bantuan sudah berada di lapangan, bahkan dapur umum telah dibangun dan bantuan logistik telah diberikan.
Dalam hal ini Pemerintah Jawa Barat telah memberikan perhatiannya terhadap korban banjir yang ada di Jawa Barat.
Pemerintah berharap kerja sama antara BPBD provinsi dengan BPBD kabupaten/kota terdampak bisi ditingkatkan guna menginventarisasi data-data yang diperlukan ketika bencana terjadi.
Data tersebut bisa berupa daerah mana yang terdampak, berapa orang yang menjadi korban, hingga kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.***
