PIKIRAN RAKYAT - Surat Instruksi Gubernur (Ingub) baru saja dikeluarkan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Surat instruksi ini ditujukan kepada bupati/wali kota, Panglima Kodam III Siliwangi, serta Kepala Polda Jabar.
Hal ini dibenarkan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Daud Ahmad.
Ia menerangkan Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 443/04/Hukham itu membahas tentang Penanggulangan Covid-19 dan Imbauan Terkait Mudik Selama Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Tak Turuti Aturan, Orang Kaya di Chili Malah Kabur Berlibur Gunakan Helikopter saat Paskah
Instruksi Gubernur tersebut mencakup empat maklumat penting yang harus segera dilaksanakan oleh ketiga subjek yang disebutkan diatas.
Dalam suratnya, Ridwan Kamil menginstruksikan seluruh bupati/wali kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 443 tahun 2020.
Ridwan Kamil juga meminta bupati/wali kota memenuhi kesejahteraan tenaga kesehatan terutama perawat dan dokter dengan insentif khusus, akomodasi, transportasi untuk mobilisasi, serta logistik lain.
Baca Juga: Lagu Bimbo yang Bertajuk Corona Mendadak Viral, Disebut Telah Ada Sejak 30 Tahun Lalu
Dalam penilaiannya, kesejahteraan tenaga medis ini penting mengingat masih ada stigma masyarakat bahwa dokter atau perawat yang menangani pasien Covid-19 harus dijauhi karena berpotensi menularkan virus.
“Tenaga medis ini garda terdepan tapi terstigma. Oleh karena itu Pemda Provinsi Jabar menampung mereka di hotel bintang lima di Kota Bandung. Pak Gubernur ingin bupati/wali kota juga memiliki kebijakan yang sama,” tutur Daud.
Selain itu, terdapat satu poin penting dalam ingub yakni gubernur meminta bupati/wali kota mengaktifkan gugus tugas di setiap perangkat daerah serta kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT/RW.
Baca Juga: Seorang Insinyur Kesehatan Menjelaskan Begitu Mudahnya Virus Corona Menular Antar Manusia
Menurut Daud, gugus tugas satuan terkecil ini penting untuk edukasi. Namun begitu, ini juga dinilai ampuh mendeteksi pergerakan orang di masing-masing unit, pendataan warga miskin baru, serta estimasi kebutuhan rakyat selama penanganan Covid-19.
“Misalkan nanti ada PSBB di kabupaten/kota atau mungkin karantina wilayah, gugus tugas ini bisa provide data-data penting sehingga Pemda Provinsi gampang melangkah.
"Termasuk yang kami khawatirkan banyak pemudik bandel, di sini peran RT RW sangat menentukan dalam mendata para ODP,” jelas Daud dalam pernyataan yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com melalui situs resmi Pemprov Jabar.
Baca Juga: Tambah 1 Orang Klaster Lembang, Positif Corona di Tasikmalaya Jadi 10 Orang
Adapun terkait mudik, Ridwan Kamil menginstruksikan bupati/wali kota agar mengupayakan penduduknya tidak pulang kampung sebelum Covid-19 tertangani sampai tuntas.
“Sebisa mungkin tidak ada yang mudik dari kabupaten/kota. Karena kalau membandel, COVID-19 bisa lebih panjang di Jabar.
"Konsekuensi ekonomi dan sosialnya akan sangat mahal, dan yang menanggung warga Jabar juga. Jadi, ayeuna mah wayahna teu mudik heula,” harap Daud.
Baca Juga: Berusia 101 Tahun, Seorang Kakek Menjadi Pasien Tertua yang Berhasil Melawan Covid-19
Namun demikian, terdapat permintaan Ridwan Kamil bagi daerah yang belum memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ia meminta agar daerah memperkuat beberapa hal di antaranya data - data persebaran penyakit, peningkatan jumlah kasus dan kematian menurut, serta instrumen lain sebagai syarat mengajukan PSBB.
“Jadi kalau misalnya eskalasi tiba-tiba meningkat, PSBB atau treatment lain dapat dengan cepat dilakukan,”terang Daud.
Baca Juga: Update Virus Corona di Kota Tasikmalaya: Pasien Positif Covid-19 jadi Sepuluh Orang
Tak hanya bupati/wali kota, Ridwan Kamil sebagai Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Jawa Barat juga meminta Kapolda dan Pangdam bersama bupati/wali kota mencari tempat sebagai sarana karantina pasien Covid-19.
“Seperti gedung, wisma, tempat pelatihan dan properti lain yang ada di kabupaten/kota, punya polres dan kodim, agar semua tempatnya dimaksimalkan. Kita harus bersiap untuk skenario terburuk,” pungkas Daud.***