Network
PIKIRAN RAKYAT - Pendataan bantuan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19 masih berlangsung di Jawa Barat. Dalam prosesnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Hal ini dibenarkan Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad dalam jumpa pers di Gedung Pakuan pada Selasa, 7 April 2020.
“Untuk jaring pengaman sosial, kita masih melakukan pendataan, kita masih menunggu data-data dari kabupaten/kota yang tentunya harus diverifikasi,” ujar Daud Achmad.
Baca Juga: Turut Berduka Cita, Fiersa Besari: Sampai Jumpa di Kehidupan Berikutnya Bung Glenn
Daud menilai, verifikasi menjadi amat krusial agar bantuan jaring pengaman sosial tepat sasaran. Setelah proses mendata, data tersebut akan diverifikasi oleh Pemda Provinsi Jabar.
“Akan ada pembicaraan lebih lanjut, karena pemerintah pusat pun akan menurunkan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang selama ini tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan pangan non-tunai, maupun bantuan pra-kerja,” terang Daud.
Meskipun, anggaran kas sudah ada di Pemprov Jabar. Namun rupanya, kebutuhan tidak hanya untuk jaring pengaman sosial, sehingga proses menghitung pun masih berlangsung untuk mencapai angka sebenarnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Hoaks Pernyataan WHO Bahwa Covid-19 Bisa Bertahan di Udara 8 Jam, Cek Faktanya
“Untuk anggaran kas ini dari data yang kami terima, posisi kas saat ini uang ada. Tapi tentunya kebutuhan ini tidak hanya untuk jaring pengaman sosial, ada kebutuhan lain. Ini sedang kami hitung, kira-kira riilnya ada berapa,” ucapnya dilansir Antara.
