Langgar Larangan Protes Pemerintah, Ribuan Orang di Bangkok Kembali Lancarkan Demonstrasi

- 19 Oktober 2020, 17:44 WIB
Ilustrasi Para Demonstran di Thailand.
Ilustrasi Para Demonstran di Thailand. /Unplash/Kitthitorn Chaiyuthapoom/.*/Unplash/Kitthitorn Chaiyuthapoom

PR TASIKMALAYA - Ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah mengambil alih persimpangan utama di Kota Bangkok pada hari Minggu, 18 Oktober 2020.

Mereka melanggar larangan protes di hari keempat unjuk rasa dengan meneriakkan "turun bersama kediktatoran" dan "reformasi monarki."

Dilansir oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Aljazeera, Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, yang merupakan target untuk digulingkan oleh para demonstran, diwakili oleh juru bicaranya mengungkapkan bahwa pemerintah ingin berdiskusi karena merasa khawatir dengan menyebarnya aksi protes.

Baca Juga: Diperlukan Pelatihan Khusus untuk Nakes Vaksin Covid-19, Jokowi: Jangan Anggap Enteng, ini Tak Mudah

Demonstrasi terus berlanjut meskipun puluhan pengunjuk rasa dan pemimpin mereka telah ditangkap.

Petugas polisi menembakkan meriam air serta menutup sebagian besar sistem kereta metro Bangkok dalam upaya mengakhiri aksi jalanan selama lebih dari tiga bulan.

“Bebaskan teman-teman kami!” teriak para pengunjuk rasa saat mereka berdiri di tengah hujan di sekitar Monumen Kemenangan Bangkok dengan mengenakan ponco plastik warna-warni dan payung.

Beberapa pengunjuk rasa mengangkat foto para pemimpin pergerakan yang telah ditahan.

Baca Juga: Tak Seperti UU Cipta Kerja yang Didemo, Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Tidak Tergesa-gesa

Seorang pengacara di bidang Hak Asasi Manusia mengungkapkan setidaknya 80 orang telah ditangkap sejak 13 Oktober 2020 dan 27 orang di antaranya masih ditahan. Namun, polisi belum memberikan angka keseluruhan.

Juru bicara Prayuth berujar bahwa perdana menteri khawatir protes tersebut digunakan oleh pembuat onar yang berusaha untuk memicu kekerasan.

Para pengunjuk rasa meyakini jika Prayuth telah merekayasa pemilu tahun lalu untuk memperkuat kekuasaannya. Tuduhan tersebut dibantah oleh Prayuth.

"Pemerintah ingin berbicara untuk mencari jalan keluar bersama," kata juru bicara Anucha Burapachaisri kepada Reuters. Namun dia tidak merinci dengan siapa pemerintah ingin berbicara.

Baca Juga: 4 Game Online Ini Cocok Dimainkan Ketika Sedang Bosan di Rumah Karena Pandemi

Sebagai gema dari protes massa yang mengguncang Hong Kong tahun lalu, para pengunjuk rasa telah menggunakan media sosial dan mengamankan aplikasi pengolah pesan untuk berkomunikasi mengenai lokasi-lokasi yang potensial untuk menjalankan demonstrasi, kemudian bergerak cepat dari satu tempat ke tempat lain.

“Kami akan tetap disini sampai selesai atau pindah lokasi bersama para aktivis lain,” kata Dee, 25, yang berkumpul di Asok, salah satu persimpangan tersibuk di Kota Bangkok.

Para pengunjuk rasa bahkan memasang pernyataan di sebuah stasiun yang tutup dengan tulisan tangan.

"Apakah menjilat sepatu diktator rasanya enak?" tulis salah satu dari mereka. 

Baca Juga: 4 Game Online Ini Cocok Dimainkan Ketika Sedang Bosan di Rumah Karena Pandemi

Juru bicara kepolisian, Kissana Phathanacharoen, memberitahukan dalam konferensi pers. 

“Kami berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan ketertiban. Untuk melakukannya kami terikat oleh hukum, standar internasional dan hak asasi manusia,” ujarnya. 

Para pengunjuk rasa telah menuntut pembatasan kekuasaan monarki meskipun ada potensi hukuman penjara hingga 15 tahun bagi siapa pun yang menghina raja.

"Ada berkelompok-kelompok orang yang mengklaim monarki untuk keuntungan mereka sendiri dan untuk menyingkirkan lawan politik mereka," ujar seorang demonstran berusia 24 tahun yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Baca Juga: Dikonfirmasi oleh BELIFT LAB, Boyband ENHYPEN Ditargetkan Debut pada November Mendatang

“Kita tidak akan mendapatkan demokrasi sejati jika tidak ada reformasi monarki,” tambahnya.

Pemerintah melarang pertemuan yang melibatkan lima orang atau lebih di Bangkok pada Kamis, 15 Oktober 2020.

Namun pada hari Minggu, aksi unjuk rasa dijalankan di setidaknya 19 provinsi di negara berpenduduk 70 juta orang itu.

Di samping Thailand, protes solidaritas juga tengah dilancarkan atau direncanakan di Taiwan, Denmark, Swedia, Prancis, Amerika Serikat dan Kanada.***

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: Aljazeera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah