Network
PR TASIKMALAYA - Israel diperkirakan akan menunda rencana untuk mencaplok atau merampas wilayah Tepi Barat dan Lembah Jordan, Palestina.
Perampasan tanah baru ini adalah bagian dari 'rencana perdamaian' Israel-Palestina dan Presiden AS Donald Trump yang diluncurkan pada Januari, yang mengusulkan kedaulatan Israel atas sepertiga Tepi Barat dan pembentukan negara Palestina.
PM Israel Benjamin Netanyahu telah mengancam akan memulai aneksasi pada hari Rabu 1 Juli 2020, tetapi nyatanya tidak ada sesi Kabinet Israel yang dijadwalkan tanggal itu.
Baca Juga: Tuntut Reformasi, Puluhan Ribu Warga Berdesakan Lakukan Unjuk Rasa Tanpa Takut Pandemi Virus Corona
Wadie Abunassar, direktur Pusat Konsultasi Internasional di Haifa, mengatakan ada tiga alasan kegagalan Netanyahu untuk melaksanakan ancaman itu.
Salah satunya yakni bahwa Israel belum mendapat lampu hijau dari Presiden SAmerika Serikat Donald Trump.
"Dia (Israel, red.) belum menerima lampu hijau dari Amerika, dia telah menerima beberapa pesan kuat dari negara-negara Arab dan asing, dan terlepas dari semua perhatian. Netanyahu tidak perlu politis untuk mengambil langkah seperti itu sekarang,” ujar Abunassar, dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs Arab News.
Para pemimpin Palestina, PBB, negara-negara Eropa dan negara-negara Teluk semuanya mengecam usulan Israel dalam melakukan perampasan tanah.
Baca Juga: Bassis Maroon 5 Mickey Madden Ditangkap atas Tuduhan KDRT
Selain itu, mitra koalisi Netanyahu Benny Gantz, pemimpin partai Biru dan Putih, telah mendesak penundaan perampasan hingga pandemi virus corona mereda.
Menteri Pendidikan Israel Zeev Elkin menolak kemungkinan adanya aneksasi langsung.
Ia mengatakan jika perampasan akan dilakukan pada 1 Juli 2020, maka Israel akan mendapat risikonya sendiri.
Sementara Hani Al-Masri, kepala lembaga think tank Masarat di Ramallah, mengatakan kepemimpinan Palestina menjaga pilihannya tetap terbuka dengan keputusan.
Baca Juga: Tak Mampu Beli Obat, Penderita Obesitas Minta Bantuan Pemerintah untuk Turunkan Berat Badannya
"Mereka menunggu untuk melihat hasil pemilihan AS pada bulan November mendatang," ujarnya.
Ia megatakan bahwa Israel akan lebih khawatir terkait masalah perampasan ini jika Trump kalah dalam pemilu AS 2020.
"Tetapi jika Trump menang, pihak Palestina akan berada dalam masalah besar," katanya.
Penawaran Zalzberg , seorang analis senior di International Crisis Group, meberikan tanggapannya.
Baca Juga: Badan Antimonopoli Brazil Cabut Keputusan Blokir WhatsApp Pay
“Memang benar tidak akan ada pencaplokan pada tanggal 1 Juli, tetapi terlalu dini untuk merayakannya," ujarnya.
Ia mengatakan Israel akan menunggu tanggapan penasihat presiden AS Jared Kushner.
Israel akan menunggu persetujuan untuk mengizinkan Netanyahu mendorong perampasan tanpa dukungan dari Partai Biru dan Putih.***
