Network
PR TASIKMALAYA - Posisi Tiongkok terkait UU Keamanan baru Hong Kong kini tengah terdesak. Kali ini, para pemimpin Eropa memperingatkan Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang 'konsekuensi yang sangat negatif' atas rencana Beijing untuk menerapkan Undang-Undang keamanan nasional di Hong Kong.
Jika Beijing meneruskan undang-undang keamanan baru di Hong Kong yang menurut Barat akan membatasi hak-hak dasar.
Ursula von der Leyen, Ketua Komisi Eropa, meminta para pemimpin Tiongkok untuk meningkatkan perhatian politik untuk pembicaraan investasi yang sedang berlangsung pada 'akhir musim panas' sehingga bisa menghasilkan perjanjian pada akhir tahun.
Baca Juga: Ketahui 3 Latihan Cepat dan Efektif untuk Menghilangkan Sakit Kepala Migrain Kronis
Xi sendiri menangkis kategorisasi Uni Eropa tentang Tiongkok sebagai saingan, dan berjanji untuk bekerja sama dengan Uni Eropa dan menjunjung tinggi multilateralisme.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Sout China Morning Post, panggilan telepon Xi dengan von der Leyen dan presiden Dewan Eropa Charles Michel menyusul pertemuan puncak keduanya dengan Perdana Menteri Li Keqiang pada hari sebelumnya.
Adapun sejumlah isu yang dibahas antara lain dampak Covid-19 terkait masalah ekonomi, hubungan UE-Tongkok, situasi Hong Kong dan masalah internasional lainnya.
Baca Juga: 14 Catatan Kriminal John Kei, Membunuh saat Usia 22 Tahun hingga Diduga Otak Kasus Green Lake City
"Hubungan antara Uni Eropa dan Tiongkok secara bersamaan merupakan salah satu yang paling penting secara strategis dan salah satu yang paling menantang yang kita miliki," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada konferensi pers.
Menyebut Tiongkok sebagai mitra dan saingan, von der Leyen mengatakan Beijing belum menindaklanjuti kesepakatan 2019 untuk memungkinkan akses yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan Eropa di Tiongkok atau membatalkan peraturan yang mewajibkan investor untuk berbagi pengetahuan mereka dalam usaha patungan Tiongkok.
Ketika ditanya tentang komentar von der Leyen pada kesepakatan 2019 pada hari Selasa, Wang Lutong, kepala kantor Eropa kementerian luar negeri Tiongkok, mengatakan bahwa kemajuan nyata telah dibuat pada beberapa sektor seperti pembiayaan hijau dan pengadaan pemerintah.
Baca Juga: Hampir 28 Tahun Gantung Jubah, Aktor Michael Keaton akan Kembali Perankan Tokoh Batman
Bahkan sebelum pandemi virus corona memperburuk hubungan Sino-Eropa, Uni Eropa menemukan dirinya terjebak di antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Uni Eropa membutuhkan keduanya dan enggan untuk mengasingkan salah satu dari mereka berdua.
Li menyatakan optimisme tentang hubungan itu, menurut media pemerintah Tiongkok, mengatakan Tiongkok dan Uni Eropa lebih banyak menjadi mitra daripada menjadi pesaing.
Tetapi Uni Eropa ingin melihat kemajuan dalam perjanjian investasi yang sedang dinegosiasikan sejak 2014.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Beredar Video Segerombolan Buaya yang Diklaim Berasal dari Sungai Surabaya
Para pejabat Uni Eropa mengatakan mereka ingin melihat pergerakan di bidang-bidang seperti otomotif, biotek dan mikro-elektronik dan melihat Beijing membatasi subsidi untuk perusahaan-perusahaan yang dikelola negara.
Jerman telah menunda KTT para pemimpin Uni Eropa dengan Xi pada bulan September karena virus corona, meskipun para diplomat mengatakan penundaan itu disebabkan karena kebuntuan dalam negosiasi investasi.
Media pemerintah Tiongkok tidak membuat referensi tentang apa yang dikatakan Xi dan Li di Hong Kong. Undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong ini diharapkan akan disahkan pada 30 Juni.
Baca Juga: Tanggapi Komentar Bolton dalam Buku 'Anti-Trump', Jepang Sebut AS Belum Meminta Bayaran
Michel dan von der Leyen mengatakan kepada Li dan Xi tentang keprihatinan mereka terhadap undang-undang keamanan Tiongkok untuk Hong Kong, yang menurut para aktivis demokrasi, diplomat dan beberapa bisnis akan membahayakan status semi-otonom dan perannya sebagai pusat keuangan global.
"Undang-undang keamanan nasional berisiko serius merusak prinsip 'satu negara, dua sistem'. Kami juga megingatkan Tiongkok akan risiko konsekuensi yang sangat negatif jika terus menerapkan undang-undang ini," ujar von der Leyen.
Parlemen Tiongkok marah atas resolusi majelis Uni Eropa yang memprotes undang-undang keamanan di Hong Kong.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Beredar Video Sebuah Motor di Yogyakarta Terbakar karena Hand Sanitizer
"Uni Eropa berhubungan dengan mitra G7 tentang topik ini dan kami telah membuat posisi kami sangat jelas kepada kepemimpinan Tiong kokhari ini dan mendesak mereka untuk mempertimbangkan kembali," ujar von der Leyen.
Wang dari kementerian luar negeri Tiongkok mengatakan pada konferensi pers di Beijing bahwa "undang-undang keamanan di Hong Kong adalah urusan domestik Tiongkok" dan ia menentang "campur tangan asing."***
