Donald Trump Tandatangani RUU Muslim Uighur, Tiongkok Desak AS Berhenti Campuri Urusan Dalam Negeri

- 18 Juni 2020, 19:31 WIB
DEMONSTRAN di Hong Kong memprotes sikap Tiongkok terhadap muslim Uighur di Xinjiang, Minggu 22 Desember 2019.*
DEMONSTRAN di Hong Kong memprotes sikap Tiongkok terhadap muslim Uighur di Xinjiang, Minggu 22 Desember 2019.* /REUTERS/

Jika tidak, Tiongkok akan dengan tegas mengambil tindakan balasan dan memperingatkan semua konsekuensi yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh AS.

Tiongkok dan Amerika Serikat sudah berselisih soal segalanya, mulai dari penanganan Tiongkok terhadap pandemi virus corona hingga dukungan AS untuk Taiwan yang diklaim Tiongkok.

Baca Juga: Hadapi Era Normal Baru, Berikut Tips untuk Para Pengguna Motor agar Tetap Terjaga Kesehatannya

Kongres Uighur Dunia, berterima kasih kepada Trump karena menandatangani undang-undang itu seraya menambahkan bahwa undang-undang tersebut akan memberikan harapan kepada warga Muslim Uighur yang putus asa.

Trump menandatangani RUU tersebut ketika Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengadakan pertemuan tatap muka pertamanya sejak tahun lalu dengan diplomat top Tiongkok, Yang Jiechi.

Trump mengeluarkan pernyataan bahwa beberapa persyaratan RUU itu mungkin membatasi kewenangan konstitusionalnya untuk melakukan diplomasi sehingga ia akan menganggapnya sebagai penasehat, bukan wajib.

Baca Juga: Usai Nurhadi dan Rezky Herbiyono Ditangkap, DPO KPK Nambah Tiga Orang, Siapa Saja?

Trump tidak mengadakan upacara tertentu untuk menandai penandatanganan UU, yang datang ketika surat kabar menerbitkan kutipan dari buku baru oleh mantan penasihat keamanan nasional John Bolton.

Di antara tuduhan lain, Bolton mengatakan bahwa Trump meminta bantuan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk memenangkan pemilihan kembali selama pertemuan tertutup tahun 2019, dan bahwa Trump mengatakan Xi harus melanjutkan pembangunan kamp-kamp di Xinjiang.

Undang-undang Uighur untuk pertama kalinya menyerukan sanksi terhadap anggota Politbiro kuat Tiongkok, sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo, yang bertanggung jawab atas 'pelanggaran berat hak asasi manusia'.

Halaman:

Editor: Suci Nurzannah Efendi

Sumber: REUTERS


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah