Network
PIKIRAN RAKYAT - Lebih dari 600 dokter di Prancis menuntut mantan Menteri Kesehatan Agnès Buzyn dan Perdana Menteri Édouard Philippe.
Mereka menyebut tuntutan ini dengan sebutan 'kebohongan negara'. Tuntutan berkaitan dengan penanganan pemerintah soal krisis epidemi virus corona.
Tiga dokter yang mempolopori aksi, Philippe Naccache, Emmanuel Sarrazin dan Ludovic Toro, harus melakukan ini di hadapan Pengadilan Kehakiman Republik, satu-satunya pengadilan yang diberi wewenang untuk menilai tindakan yang dilakukan oleh anggota pemerintah dalam menjalankan fungsi mereka.
Baca Juga: Inggris Denda Warga yang Sulit Diatur di Tengah Lockdown Covid-19
Secara konkret, para praktisi ini menuduh Agnès Buzyn dan Édouard Philippe tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlambat penyebaran epidemi di Prancis, meskipun mereka sadar akan bahayanya.
Lefigaro, media setempat Prancis melaporkan, kekurangan masker dan alat pelindung menjadi pemicu utama.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Europost, para tenaga medis ini juga menilai bahwa pemerintah seharusnya menyimpan masker, mengadakan tes, dan bahan medis lainnya yang diperlukan saat informasi wabah di negara tetangga muncul.
Baca Juga: Adanya Covid-19, Pemkab Subang Tetapkan Tujuh Prioritas Pembangunan
Para dokter menyebut, pemerintah setempat tidak melakukan apapun menghadapi kasus ini, ditambah lagi dengan pengunduran Agnez Buzyn dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan pada Januari yang mengaku sebenarnya ia sudah tahu tentang virus corona yang mungkin akan mewabah di negaranya.
Apabila tuntutan tersebut disetujui oleh pengadilan, Agnez Buzyn dan Perdana Menteri Prancis akan dipenjara dua tahun dengan denda 30.000 Euro atau sekitar Rp 509 juta.
"Penyelidikan kriminal sekarang ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana informasi yang disembunyikan dari Prancis dan menentukan tanggung jawab masing-masing dalam kegagalan pemerintah dalam menangani masalah kesehatan ini," kata salah satu pengacara kelompok dokter yang melakukan aksi tuntutan itu, Fabrice Di Vizio.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah WHO Sebut Ibuprofen Memperparah Virus Corona?
Saat ini, pengaduan sedang dipelajari oleh Komisi Pengaduan, yang dapat memilih untuk mengklasifikasikannya, atau untuk mengirimkannya ke komite investigasi.
Komisi investigasi, seperti hakim investigasi, kemudian akan memiliki wewenang untuk memproses tuntutan dan menjadikannya sebagai salah satu penyelidikan kriminal.
Sementara itu, terkait kekurangan masker alat pelindung, Menteri Kesehatan yang baru, Olvier Veran menyebut bahwa saat ini pemerintah telah membeli 250 juta lebih masker dan 86 juta peralatan kesehatan yang sudah disimpan di gudang.***
