Network
PR TASIKMALAYA - Kelompok Islamis Maroko menolak rencana Rabat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada Sabtu, 12 Desember 2020.
Penolakan tersebut menyusul kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS).
Cabang yang lebih agamis dari partai PJD yang sedang berkuasa, Gerakan Persatuan dan Reformasi (MUR), mengatakan bahwa langkah tersebut “tercela” dan mengecam upaya normalisasi dan infiltrasi Zionis.
Baca Juga: 5 Kasus yang Pernah Menjerat Habib Rizieq, Dugaan Chat Mesum hingga Langgar Prokes
Partai Islamis PJD lebih bernuansa, mendukung tindakan Raja Mohammed VI yang mendukung perjuangan Palestina sambil menegaskan kembali "posisi tegas partai terhadap pendudukan Zionis".
Tidak seperti mitra koalisi pemerintah yang mendukung kesepakatan itu, PJD membutuhkan waktu dua hari untuk menanggapi hal itu.
Setelah muncul ketidaksepakatan antara pimpinan senior partai, menurut sumber yang dekat dengan masalah tersebut.
Baca Juga: Everton vs Chelsea: Penalti Sigurdsson Akhiri Rekor Tak Terkalahkan The Blues
Elemen inti dari kesepakatan yang ditengahi oleh Presiden Donald Trump adalah pengakuan AS atas klaim kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.
Perselisihan teritorial yang telah berlangsung puluhan tahun telah membuat Maroko melawan Front Polisario yang didukung Aljazair, yang berupaya mendirikan negara merdeka.
