Network
Indonesia pun menegaskan perlunya memperkuat sinegri DK PBB dengan Peacebulding Comission (PBC), khususnya dalam fase peralihan.
“Kemitraan dengan semua pemangku kepentingan terkait adalah kunci keberhasilan reformasi sektor keamanan," terang Wamenlu perihal poin ketiga.
Baca Juga: Dubes Arab Sebut Kepulangan HRS Tak Ada Masalah, Refly Harun : Siapa yang Menaungi HRS saat Itu?
Terkait dengan hal ini, sistem PBB harus mampu mengembangkan relasi dengan institusi kawasan dan badan keuangan internasional.
Menurut Wamenlu, kesuksesan reformasi bidang keamanan memerlukan rasa kepemilikan bangsa serta dorongan kuat dari masyarakat dan tanggung jawab global demi kepentingan semua orang.
“Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi mitra sejati dalam mendukung proses bina damai melalui reformasi sektor keamanan," tandas Wamenlu Mahendra mengakhiri pidatonya.
Baca Juga: 6 Tips Jadi Reseller Handal, Bantu Closing di Masa Pandemi Covid-19
Pertemuan DK PBB tersebut diketuai langsung oleh Dr. Grace Naledi Mandisa Pandor sebagai Menteri Luar Negeri Afrika Selatan sekaligus Presiden DK PBB dan diikuti oleh semua negara yang menjadi anggota DK PBB.
Pada pertemuan itu, DK PBB memberlakukan penyelesaian terhadap Tata Kelola dan Reformasi Sektor Keamanan.***
