Network
PR TASIKMALAYA - Indonesia mendukung Dewan Keamanan (DK) PBB dalam menguatkan tata kelola bidang keamanan di negara-negara pascakonflik, sebagaimana yang diberitahukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tingkat Tinggi DK PBB yang membahas "Peacebuilding and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reform", pada hari Kamis, 3 Desember 2020.
“Situasi di negara-negara pascakonflik saat ini menjadi semakin kompleks antara lain karena kurangnya kapasitas dan lemahnya institusi keamanan yang dapat mendukung penanganan pandemi Covid-19," kata Mahendra melalui pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI pada hari Jumat, 4 Desember 2020.
Dikutip dari Antara oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, pada pertemuan DK PBB itu, Mahendra menekankan tiga poin penting agar tata kelola lembaga keamanan semakin efektif, profesional, dan akuntabel dalam menghadapi tantangan keamanan dan menghindari repetisi konflik.
Baca Juga: Daftar 7 Kepala Daerah yang terkonfirmasi Positif Covid-19 dalam Seminggu Terakhir
Pertama, Wamenlu mengutamakan penyesuaian reformasi bidang keamanan dengan kebutuhan dan latar belakang masing-masing bangsa.
“Setiap negara harus merumuskan dan memimpin upaya reformasi sektor keamanannya masing-masing secara inklusif," kata Mahendra yang meminta keikutsertaan seluruh pengelola kepentingan yang bersangkutan, tak terkecuali warga sipil dan perempuan.
Aspek kedua yang digarisbawahi Mahendra ialah pentingnya mengembangkan fungsi PBB dalam mendorong reformasi bidang keamanan di negara yang terkena imbas konflik.
Baca Juga: Viral Video Tengah Asyik Dugem, PSSI Coret Dua Pemain Timnas U-19
“Guna melaksanakan mandatnya secara efektif, misi penjaga perdamaian dan special political missions (misi politik khusus--red) PBB harus dilengkapi dengan sumber daya dan kapasitas yang memadai." ujarnya.
Indonesia pun menegaskan perlunya memperkuat sinegri DK PBB dengan Peacebulding Comission (PBC), khususnya dalam fase peralihan.
“Kemitraan dengan semua pemangku kepentingan terkait adalah kunci keberhasilan reformasi sektor keamanan," terang Wamenlu perihal poin ketiga.
Baca Juga: Dubes Arab Sebut Kepulangan HRS Tak Ada Masalah, Refly Harun : Siapa yang Menaungi HRS saat Itu?
Terkait dengan hal ini, sistem PBB harus mampu mengembangkan relasi dengan institusi kawasan dan badan keuangan internasional.
Menurut Wamenlu, kesuksesan reformasi bidang keamanan memerlukan rasa kepemilikan bangsa serta dorongan kuat dari masyarakat dan tanggung jawab global demi kepentingan semua orang.
“Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi mitra sejati dalam mendukung proses bina damai melalui reformasi sektor keamanan," tandas Wamenlu Mahendra mengakhiri pidatonya.
Baca Juga: 6 Tips Jadi Reseller Handal, Bantu Closing di Masa Pandemi Covid-19
Pertemuan DK PBB tersebut diketuai langsung oleh Dr. Grace Naledi Mandisa Pandor sebagai Menteri Luar Negeri Afrika Selatan sekaligus Presiden DK PBB dan diikuti oleh semua negara yang menjadi anggota DK PBB.
Pada pertemuan itu, DK PBB memberlakukan penyelesaian terhadap Tata Kelola dan Reformasi Sektor Keamanan.***
