Network
PR TASIKMALAYA - Indonesia mendukung Dewan Keamanan (DK) PBB dalam menguatkan tata kelola bidang keamanan di negara-negara pascakonflik, sebagaimana yang diberitahukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tingkat Tinggi DK PBB yang membahas "Peacebuilding and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reform", pada hari Kamis, 3 Desember 2020.
“Situasi di negara-negara pascakonflik saat ini menjadi semakin kompleks antara lain karena kurangnya kapasitas dan lemahnya institusi keamanan yang dapat mendukung penanganan pandemi Covid-19," kata Mahendra melalui pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI pada hari Jumat, 4 Desember 2020.
Dikutip dari Antara oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, pada pertemuan DK PBB itu, Mahendra menekankan tiga poin penting agar tata kelola lembaga keamanan semakin efektif, profesional, dan akuntabel dalam menghadapi tantangan keamanan dan menghindari repetisi konflik.
Baca Juga: Daftar 7 Kepala Daerah yang terkonfirmasi Positif Covid-19 dalam Seminggu Terakhir
Pertama, Wamenlu mengutamakan penyesuaian reformasi bidang keamanan dengan kebutuhan dan latar belakang masing-masing bangsa.
“Setiap negara harus merumuskan dan memimpin upaya reformasi sektor keamanannya masing-masing secara inklusif," kata Mahendra yang meminta keikutsertaan seluruh pengelola kepentingan yang bersangkutan, tak terkecuali warga sipil dan perempuan.
Aspek kedua yang digarisbawahi Mahendra ialah pentingnya mengembangkan fungsi PBB dalam mendorong reformasi bidang keamanan di negara yang terkena imbas konflik.
Baca Juga: Viral Video Tengah Asyik Dugem, PSSI Coret Dua Pemain Timnas U-19
“Guna melaksanakan mandatnya secara efektif, misi penjaga perdamaian dan special political missions (misi politik khusus--red) PBB harus dilengkapi dengan sumber daya dan kapasitas yang memadai." ujarnya.
