PR TASIKMALAYA - Pemerintah Tiongkok menyampaikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Michael Richard Pompeo.
Tanggapan itu disampaikan melalui Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian, lewat pernyataan tertulis, yang disiarkan di laman resmi Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia.
Pompoe sebelumnya menyebut Partai Komunis Tiongkok merupakan ancaman bagi kebebasan umat beragama, termasuk di antaranya komunitas Muslim Uighur di Xinjiang.
Baca Juga: Simak Cara Tepat dan Mudah Merawat Kulit agar Tetap Sehat saat 'di Rumah Saja'
"Konstitusi Tiongkok melindungi kebebasan beragama segenap warganya, juga hak-hak sah dari semua etnik minoritas. Hak asasi rakyat semua etnik di Xinjiang sepenuhnya terjamin," kata Xiao, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Pompeo, saat melawat ke Indonesia, menemui Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Jakarta, Kamis.
GP Ansor merupakan badan otonom yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim terbesar di Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Pompeo menyebut tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan perbuatan Pemerintah Tiongkok di Xinjiang.
Baca Juga: Simak Cara Tepat dan Mudah Merawat Kulit agar Tetap Sehat saat 'di Rumah Saja'
Pernyataan Pompeo imerujuk pada kamp-kamp pelatihan yang dibuat oleh Pemerintah Tiongkok untuk masyarakat etnis Uighur.
"Tidak ada pembenaran atas pengurangan kemiskinan dengan memaksa sterilisasi atau mengambil anak-anak dari orang tua mereka untuk diajar kembali di sekolah asrama yang dijalankan oleh negara," kata Pompeo.
"Ancaman terbesar bagi masa depan kebebasan beragama ialah perang Partai Komunis Tiongkok terhadap orang-orang dari umat mana pun, Muslim, Buddha, Kristen, juga praktisi Falun Gong," tambahnya.
Tidak lama setelah pertemuan antara Pompeo dan GP Ansor, Dubes Xiao Qian menegaskan bahwa Tiongkok merupakan sahabat tulus bagi dunia Muslim.
Baca Juga: Demi Pembangunan Nasional, Pemerintah Terus Kembangkan dan Perluas Lahan Industri
Ia mengakui bahwa pihaknya senantiasa teguh mendukung perjuangan adil rakyat Palestina.
Tak sampai di situ, ia bahkan menyerang AS dengan mengatakan bahwa Pemerintah AS justru menerbitkan Muslim Ban (larangan bagi Muslim untuk masuk AS).
“Mengabaikan hak dan kepentingan legal Palestina dalam konflik dengan Israel, membangkitkan revolusi berwarna di sejumlah negara Muslim, meluncurkan perang proksi, dan bahkan melakukan serangan langsung terhadap negara lain," tambahnya.
Ia melanjutkan kebijakan luar negeri AS justru jadi penyebab ketidakstabilan, konflik, perpecahan, dan penderitaan berkepanjangan bagi dunia Muslim.
Baca Juga: KBRI Ankara: Sejauh ini Tidak Ada Laporan WNI yang Menjadi Korban Gempa di Turki
Terkait isu di Xinjiang, seorang pengurus Nahdlatul Ulama mengatakan banyak informasi mengenai keadaan masyarakat Muslim Uighur bias karena terjebak oleh konflik AS dan Tiongkok.
Menurut dia, seluruh pihak, salah satunya masyarakat Muslim di Indonesia, membutuhkan akses informasi yang independen dan bebas dari konflik kepentingan.
"Yang kita butuhkan sekarang ialah akses terhadap informasi yang faktual, dan kami menuntut semua pihak, Amerika maupun Tiongkok, untuk jujur dalam hal ini," kata Katib 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, Kamis.
Ia menekankan NU tidak akan diam jika ada bukti pelanggaran HAM terhadap masyarakat Muslim Uighur di Xinjiang.**