Network
PR TASIKMALAYA - Menurut amanat UU Nomor 3 tahun 2014 mengenai Perindustrian, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi menjalankan percepatan, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh daerah di Indonesia.
Untuk mendapatkan target itu, Kementerian Perindustrian memfasilitasi dengan meningkatkan wilayah-wilayah industri.
“Pembangunan industri tidak hanya dilakukan melalui pendekatan sektoral yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri dan berdaya saing saja, tetapi juga perlu melalui pendekatan spasial yang dilaksanakan melalui pengembangan perwilayahan industri,” ujar Dody Widodo, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) pada hari Kamis, 29 Oktober 2020.
Baca Juga: Menlu AS Singgung Isu Komunis di Indonesia, Fraksi PDIP Mempertanyakannya: Ada Apa?
Dikutip dari situs Kemenperin oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Dirjen KPAII mengatakan, pada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, telah dipilih 22 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang mencakup 21 Provinsi dan 86 Kabupaten/Kota.
“Pembangunan WPPI ini berbasis pada pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah, penguatan infrastruktur industri, dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah sekitar,” terangnya.
Salah satu standar dalam penentuan sebuah daerah menjadi WPPI ialah kehadiran potensi sumber daya alam, sehingga di tiap-tiap WPPI mempunyai industri utama yang akan ditingkatkan.
Sebagai contoh, WPPI Bintuni yang mengutamakan peningkatan bidang industri kimia dasar berbahan migas dan batu bara, hulu agro, serta bahan industri pangan.
Baca Juga: Rekor Baru! Amerika Serikat Laporkan 100.000 Tambahan Kasus Covid-19 Dalam Satu Hari
