PR TASIKMALAYA - UEA (Uni Emirat Arab) dan Bahrain membuka hubungan diplomatik dengan Israel setelah menandatangani perjanjian perdamaian, Abraham Accords, secara resmi di Gedung Putih, Amerika Serikat, pada 15 September 2020, yang dipimpin langsung oleh Presiden AS Donald Trump.
Namun, perjanjian damai Uni Emirat Arab (UAE) dan Bahrain dengan Israel tersebut kini kembali memantik pertanyaan apakah sikap Arab yang melunak dapat jadi harapan baru bagi perdamaian di Timur Tengah, atau justru jadi boomerang yang melemahkan perjuangan Bangsa Palestina untuk merdeka?
UEA dan Bahrain menambah daftar negara di Teluk Arab yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel, setelah Mesir dan Yordania.
Baca Juga: Jadi Festival Perikanan Terbesar, Aquafest 2020 Digelar Virtual
Bagi Presiden Trump, perjanjian tersebut ditujukan sebagai solusi untuk konflik Israel dan Palestina. Ia menyebut normalisasi itu merupakan salah satu pencapaian kerja diplomasi AS di Timur Tengah.
Trump mengatakan sedikitnya ada enam negara Teluk yang akan mengikuti jejak Bahrain dan Uni Emirat Arab, namun ia tidak menyebutkan secara jelas daftar negara-negara yang dimaksud.
Bagi Palestina, normalisasi itu tidak terlalu mengejutkan karena UEA dan Bahrain telah menjalin banyak hubungan dagang sebelum mereka membuat kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel.
Misalnya sejak 2005, Bahrain telah mencabut boikot terhadap produk dan perusahaan Israel sebagai ganti atas perjanjian pasar bebas dengan Amerika Serikat, sementara Uni Emirat Arab telah membangun hubungan diplomatik “tak resmi” setidaknya sejak 2015.
Baca Juga: Menantu Presiden Joko Widodo akui Langgar Protokol Kesehatan Kampanye Pilkada Serentak 2020
Israel lima tahun lalu juga mengumumkan pihaknya akan membuka kantor perwakilan di UEA.
Walaupun demikian, pejabat pemerintah UAE dan Bahrain meyakinkan komunitas Muslim dunia bahwa normalisasi itu bukan tanda bahwa mereka meninggalkan rakyat Palestina dan perjuangan mereka untuk merdeka.
Bagi dua negara itu, perjanjian hubungan diplomatik dengan Israel justru jadi tonggak baru dalam menciptakan perdamaian yang lestari antara Israel dan Palestina melalui solusi dua negara/two-state solution.
Berbeda dari sikap resmi yang disampaikan UEA dan Bahrain, sejumlah aktivis asal Palestina, antara lain Salem Barahmeh dan Yara Hawari, melihat normalisasi hubungan diplomatik dan perjanjian damai itu tidak akan mengubah status quo saat ini di Palestina.
Baca Juga: Polemik Penayangan Film G30S/PKI, Mahfud MD: Kalau Istilah Hukum Islam 'Mubah'
Yakni perihal praktik penjajahan dan politik apartheid –praktik diskriminasi berdasarkan kebangsaan/ras yang dilakukan Israel terhadap Bangsa Palestina.
Yara Hawari, analis kebijakan senior di Al Shabaka, lembaga kajian independen di Palestina, mengatakan normalisasi itu luput mengakui adanya praktik penjajahan dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang saat ini dialami Bangsa Palestina.
Lewat wawancara minggu lalu bersama Sky News, stasiun televisi asal Inggris, Yara Hawari mengatakan Palestina tidak dapat bergantung pada negara-negara yang menyebut diri mereka sebagai sahabat, atau mitra, atau sekutu.
“Rakyat Palestina tidak dapat lagi mengandalkan negara-negara yang menyebut diri mereka sebagai sahabat dan harus memikirkan kembali bagaimana cara menempatkan perjuangan mereka terhubung dengan perjuangan lain di berbagai negara dunia,” kata Yara, sebagaimana disaksikan dari rekaman wawancara dengan Sky News yang tayang pada 15 September 2020.
Baca Juga: Dianggap Beratkan Pelaku Usaha, RUU Omnibus Law Revisi Ketentuan Pesangon
Menurut dia, upaya mendamaikan Palestina dan Israel harus beranjak dari pengakuan bahwa adanya dominasi satu negara sebagai realitas saat ini di Yerusalem dan Tepi Barat.
“Menurut saya, yang harus kita lakukan saat ini adalah mengakui bahwa ada dominasi satu negara dan politik apartheid yang masih dipraktikkan (oleh Israel terhadap rakyat Palestina, red) sampai hari ini. Kita harus menerima kenyataan itu sebagai titik awal perundingan, bukan sebagai masa depan atau solusi akhir dari konflik,” terangnya.
Sependapat dengan pemikiran Hawari, Direktur Eksekutif Palestine Institute for Public Diplomacy Salem Barahmeh pekan lalu mengatakan normalisasi hubungan dengan Israel itu tidak sejalan dengan perjuangan rakyat Palestina yang menghendaki kemerdekaan, salah satunya bebas dari pendudukan militer tentara Israel.
Barahmeh mengatakan kenyataan yang dihadapi Bangsa Palestina saat ini adalah dominasi penuh Israel terhadap sebagian besar wilayah, yang menjadi tanah air Bangsa Palestina.
Baca Juga: Jaga Imun Tubuh, Ketahui Dua Waktu Terbaik untuk Minum Air Putih
Otoritas Israel, menurut Barahmeh, mengontrol kebebasan masyarakat Palestina di wilayah pendudukan, menghalangi pemenuhan terhadap hak mendasar seperti kebebasan berekspresi, berpendapat, bahkan membatasi pergerakan masyarakat.
Diskriminasi karena alasan etnis, menurut dia, merupakan kenyataan sehari-hari yang dialami rakyat Palestina.
Adapun sikap Indonesia hingga saat ini masih memastikan posisi sebagai
pendukung Palestina.
Dua hari setelah penandatanganan Abraham Accords, Pemerintah Indonesia memastikan posisinya dan bahwa dukungannya untuk Palestina tidak akan berubah, meskipun beberapa negara di Teluk mulai menunjukkan sikap yang lunak terhadap Israel.
Baca Juga: Gibran-Teguh Lakukan Kampanye Virtual, Pakar Komunikasi Politik Nilai Kurang Efektif
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah, mengatakan Indonesia memahami niat UEA dan Bahrain yang ingin menyediakan ruang negosiasi dan mengubah pendekatan untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina melalui perjanjian damai itu.
Sejauh ini, Pemerintah Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.***