PR TASIKMALAYA - Kim Jong-un telah menyatakan bahwa anjing peliharaan adalah simbol 'dekadensi' kapitalis dan memerintahkan agar anjing-anjing di Pyongyang ditangkap.
Namun pemilik takut hewan kesayangan mereka digunakan untuk mengatasi kekurangan makanan di negara tersebut.
Kim mengumumkan pada bulan Juli bahwa memiliki hewan peliharaan sekarang melanggar hukum, menyebut bahwa orang yang memiliki anjing di rumah itu sebagai 'tren tercemar ideologi borjuis'.
Baca Juga: Nasibnya Diklaim akan Sama dengan Fadjroel Rachman, Ahok Disebut Bisa Mendapatkan Jabatan Menteri
"Pihak berwenang telah mengidentifikasi rumah tangga yang memiliki anjing peliharaan dan memaksa mereka untuk menyerahkannya atau dengan paksa menyita dan meletakkannya," kata seorang sumber kepada surat kabar Korea Selatan Chosun Ilbo, seperti dikutip dari situs Daily Mail.
Beberapa anjing dikirim ke kebun binatang yang dikelola negara atau dijual ke restoran daging anjing untuk mengatasi krisis pangan.
Sebuah laporan PBB baru-baru ini menyatakan bahwa sebanyak 60 persen dari 25,5 juta orang Korea Utara menghadapi kekurangan pangan yang meluas.
Hal itu diperburuk oleh sanksi internasional yang dikenakan pada rezim tersebut untuk program rudal nuklirnya.
Baca Juga: Tunjukkan Bukti Dua Partai Tak Pecah Kongsi, Dina Lorenza dan Gun Gun Maju di Pilkada Bandung 2020
Daging anjing telah lama dianggap sebagai makanan lezat di Semenanjung Korea, meskipun tradisi makan anjing perlahan-lahan memudar di Korea Selatan.
Namun, diperkirakan 1 juta anjing dipelihara di peternakan untuk dikonsumsi setiap tahun di Selatan.
Namun saat ini, anjing masih menjadi menu utama di Korea Utara, dengan sejumlah restoran khusus anjing di Pyongyang.
Daging anjing paling populer saat musim panas dan lembab karena dipercaya dapat memberikan energi dan stamina yang baik.
Baca Juga: Neil Amstrong Tidak Mendarat di Bulan, Berikut 5 Teori Konspirasi Paling Terkenal di Dunia
The Chosun Ilbo pemilik hewan peliharaan mengutuk kebijakan Kim Jong Un, tetapi mereka tak bisa menolak untuk mematuhi pihak berwenang itu.
Karena sikap penolakan bisa diartikan sebagai tindakan pembangkangan terhadap pemimpin yang dikenal sebagai diktator itu.***