PR TASIKMALAYA – Kementerian Perdagangan Tiongkok buka suara terkait undang-undang baru AS yang melarang impor peroduk buatan Xinjiang.
Tiongkok menyebut bahwa mereka mengecam dengan ketidakpuasan yang kuat dan penentangan tegas terhadap larangan AS atas impor dari wilayah Xinjiang itu.
Kementerian Perdagangan Tiongkok menggambarkan tindakan AS sebagai intimidasi ekonomi, menurut media pemerintah yang dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Al Jazeera.
Presiden AS Joe Biden sebelumnya menandatangani undang-undang yang melarang impor dari wilayah Xinjiang, Tiongkok, karena kekhawatiran tentang kerja paksa.
Tiongkok menolak tuduhan pelanggaran terhadap sebagian besar minoritas Muslim Uighur di wilayah barat laut Xinjiang, menyebutnya sebagai kebohongan.
Undang-undang AS itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan, termasuk seruan para aktivis untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin Februari di Beijing.
Undang-undang tersebut melarang bisnis AS mengimpor barang dari Xinjiang kecuali jika barang tersebut dapat dibuktikan tidak dibuat dengan kerja paksa.
Baca Juga: Apresiasi 2 Periode Said Aqil Siradj di NU, Anies Baswedan: Terima Kasih Saja Masih Kurang
“Tindakan itu secara jahat merendahkan situasi hak asasi manusia di Xinjiang dengan mengabaikan fakta dan kebenaran,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian.
"Ini sangat melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional dan sangat mengganggu urusan dalam negeri Tiongkok. Kami menyesalkan dan dengan tegas menolak ini,” tambah Zhao.
Pemerintah dan peneliti asing mengatakan lebih dari satu juta orang Uighur dan minoritas lainnya telah dikurung di kamp-kamp di Xinjiang.
Baca Juga: Syekh Ali Jaber Ungkap Doa yang Mampu Menghapus Dosa: Mudah dan Sederhana
Mereka menyebut bahwa para pejabat Tiongkok menggunakan aborsi paksa, kerja paksa, dan indoktrinasi massal.
Para pejabat menolak tuduhan itu, dengan mengatakan kamp-kamp itu dimaksudkan untuk pelatihan kerja dan untuk memerangi radikalisme.
“Tuduhan itu adalah kebohongan jahat yang dibuat oleh pasukan anti-Tiongkok," kata Zhao.
Baca Juga: Miliki Hubungan Erat, Pemerintah Turki Resmi Bebaskan Visa Bagi Warga Negara Asal Indonesia
“Penduduk dari semua kelompok etnis di sana menikmati kehidupan yang bahagia dan memuaskan,” sambungnya.
Media pemerintah Tiongkok telah mengkritik produsen alas kaki, pakaian, dan merek asing lainnya yang mengungkapkan keprihatinan tentang Xinjiang dan memublikasikan seruan untuk memboikot barang-barang mereka.
Pembuat chip Intel Corp misalnya, yang meminta maaf karena meminta pemasok untuk menghindari sumber barang dari Xinjiang, sumber utama silika yang digunakan dalam chip prosesor.
The Global Times, sebuah surat kabar yang diterbitkan oleh partai Tiongkok yang berkuasa, menyebut permintaan perusahaan itu sombong dan kejam.***