PR TASIKMALAYA - Militer Sudan membebaskan Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada Minggu 21 November 2021.
Militer Sudan juga berbanji pihaknya akan membebaskan tahanan politik lainnya setelah berminggu-minggu dalam tahanan setelah terjadinya kudeta oleh pihak militer.
Kendati demikian, aksi protes dan unjuk rasa di Sudan terus berlanjut.
Hal ini dikarenakan ada perjanjian yang ditandatangani dalam pembebasan Perdana Menteri oleh pihak militer Sudan.
Baca Juga: Seo Ye Ji Comback Lewat Drama Eves Scandal Setelah 7 Bulan Vakum Akibat Skandal
Dilansir Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters, Pemimpin Militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan menandatangani perjanjian dengan Abdalla Hamdok.
Perjanjian itu menyatakan bahwa Abdalla Hamdok akan memimpin pemerintahan sipil teknokrat untuk masa transisi.
Abdalla Hamdok mengatakan dirinya menyetujui kesepakatan itu untuk mencegah lebih banyak korban. Abdalla Hamdok berpendapat bahwa nyawa rakyat Sudan sangat berharga.
Baca Juga: 3 Zodiak Ini Memiliki Minggu Hebat pada 22-28 November 2021, dari Capricorn hingga Pisces
"Mari kita hentikan pertumpahan darah dan arahkan energi pemuda untuk pembangunan dan pembangunan" katanya saat penyiaran perjanjian tersebut pada hari minggu.
Kesepakatan itu dibuat untuk menghadapi kelompok-kelompok pro demokrasi yang menuntut pemerintahan sipil penuh.
Kelompok tersebut menginginkan pemerintahan sipil penuh sejak penggulingan pemerintah Omar al-Bashir tahun 2019 silam.
Baca Juga: Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Bandung Senin 22 November 2021
Kelompok tersebut juga marah akibat kematian puluhan pengunjuk rasa sejak kudeta 25 Oktober lalu.
"Hamdok telah menjual revolusi," teriak pengunjuk rasa setelah kesepakatan tersebut diumumkan.
Seorang pengunjuk rasa berusia 26 tahun di kota Khartoum, Omar Ibrahim berkata, satu-satunya pilihan mereka adalah turun kejalan.
Baca Juga: Segera Klaim, Kode Redeem Call of Duty Mobile 'CODM' Senin 22 November 2021
"Hamdok telah mengecewakan kami" ujarnya.
Sebelumnya, militer membubarkan Kabinet Hamdok dan menahan sejumlah warga sipil yang memegang posisi dalam pemerintahan yang disepakati setelah Bashir digulingkan.
Setelah itu, Abdalla Hamdok ditempatkan di bawah tahanan rumah, menggagalkan transisi menuju pemilihan umum pada tahun 2023.***