Network
Namun, hal itu berisiko karena primary balance yang negatif dalam akibat hantaman Covid-19. Prediksi rasio utang untuk PDB kembali naik dari 37,6% ke 41,09%.
"Risikonya karena primary balancenya negatif, dalam, biasanya tidak dalam, tapi karena Covid 19, primary balance artinya tambahan utang. Dengan defisit yang melebar di 2021, walaupun konsolidasi dibandingkan 2020 tetap primary balancenya masih dalam, 3,59% dari PDB, rasio utang terhadap PDB naik lagi dari 37,6 ke 41,09 prediksinya," paparnya.
Tetapi ia memastikan bahwa pemerintah terus mencari penyelesaian non utang guna menutup defisit dengan investasi equity dan menandaskan pengeluaran efektif untuk bidang-bidang yang akan mempercepat perkembangan di 2021.
Baca Juga: Dampak Covid-19 Kian Meluas, Seorang Pengrajin Batik Akui Alami Penurunan Omzet Hingga 80 Persen
"Walaupun kita tidak punya banyak pilihan tapi kita coba melakukan pembiayaan non utang seperti misalnya dengan equity pada 2021 dalam konteks investasi yang lebih banyak. Apa yang sudah kita rencanakan ini harus dipastikan pengeluarannya seefektif mungkin," ungkapnya.
Mengenai bidang-bidang yang akan didanai oleh APBN 2021 untuk mendukung percepatan perbaikan ekonomi adalah pendidikan dengan total Rp 50 triliun, kesehatan Rp 169,7 triliun, perlindungan sosial Rp 421,71 triliun, infrastruktur Rp 413,8 triliun, ketahanan pangan dan pembangunan food estate sebesar Rp 104,2 triliun, pariwisata Rp 15,7 triliun, dan ICT (Information and Communication of Technology) Rp 29,6 triliun.
Febrio juga mengungkapkan belanja pemerintah sudah berada di jalur yang tepat (on track) sampai akhir tahun 2020, utamanya untuk belanja Perlindungan Sosial yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Donald Trump dan Istrinya Positif Covid-19, Bursa Efek New York Dibuka Jatuh Merosot
"Sampai 31 Agustus 2020, realisasi belanja kita sudah on track. Cukup tinggi sampai akhir tahun. Realisasi defisit mencapai 3,05% menuju rencana kita 6,34% di akhir tahun. Belanja TKDD bagus ke daerah, growthnya bagus. Realisasi terhadap Perpres 72 sudah 73%. (Belanja) Pemerintah Pusat masih perlu digenjot. Belanja K/L bagus 61,8%. Belanja Non K/L diantaranya belanja PEN, terutama perlindungan sosialnya sudah on track sampai akhir tahun," katanya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan oleh pihak ke-3, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah sebanding dengan kebutuhan sektor usaha.
