PR TASIKMALAYA – Menanggapi rilis laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistic (IDS) 2021 pada 12 Oktober 2020 yang berisikan data dan analisis posisi utang negara di dunia.
Kementerian Keuangan menilai, utang Indonesia masih relatif kecil dibanding negara anggota G-20 yang lain karena pemerintah telah mengelolanya dengan hati-hati dan akuntabel.
Kemenkeu berpendapat, dengan ekonomi yang besar maka utang pemerintah yang tanpa BUMN dan swasta masih relatif rendah yakni 29,8 persen pada Desember 2019.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tasikmalaya, 15 Oktober 2020: Cerah Berawan dari Pagi hingga Siang
“Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur,” demikian kutipan tertulis dari Kemenkeu.
Di satu sisi, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,88 persen dari total ULN.
Pada paparan perbandingan terlihat utang Indonesia di antara negara-negara lain terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok G-10 pada urutan ke-16.
Baca Juga: Rencana AS Jual Senjata ke Taiwan, Begini Respon Pemerintah Tiongkok
Lebih lanjut, kemenkeu menyebutkan jika dilihat dari daftar 10 negara, maka posisi Indonesia jauh di bawah negara lain yang sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50 persen.
Negara tersebut diantaranya Tiongkok 46,8 persen, Brazil 76,5 persen, India 68,3 persen, Rusia 13,5 persen, Mexico 46 persen, Turki 30,4 persen, Indonesia 29,8 persen, Argentina 86 persen, Afrika Selatan 56,7 persen, dan Thailand 41,2 persen.
Berdasarkan publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), utang luar negeri Indonesia terdiri dari ULN pemerintah pusat, BUMN, dan swasta.
Baca Juga: Menaker: UU Cipta Kerja Mempermudah Izin Usaha
Posisi ULN pemerintah pusat hingga Desember 2019 sebesar 199,88 miliar dolar AS atau 49 persen dari total ULN Indonesia.
“Pemerintah berulang kali menjelaskan data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN pemerintah, namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta,” tulis Kemenkeu.
Kemenkeu memastikan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan.
Baca Juga: APBN 2021 Targetkan Defisit 5,7 Persen, Diharapkan Dorong Percepatan Ekonomi
“Tentunya dengan meminimalisasi risiko yang dapat memperngaruhi stabilitas perekonomian,” tulis siaran pers Kemenkeu.***