Network
PR TASIKMALAYA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis meminta agar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri untuk dicabut.
Menurut Cholil Nafis, pelarangan dan tidak mewajibkan seragam keagamaan tersebut sudah tidak lagi mencerminkan pendidikan.
“Kalau pendidikan tak boleh melarang dan tak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan ini tak lagi mencerminkan pendidikan,” cuit Cholil Nafis dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @cholilnafis pada Jumat, 5 Februari 2021.
Baca Juga: Tanggapi Video Diduga Pengakuan Teroris sebut Nama Jubir FPI, Gun Romli: Munarman Ini Kebal Hukum Ya
Cholil Nafis pun mengatakan, bahwa untuk pembiasaan, siswa perlu dipaksa untuk melakukan hal yang baik dari perintah agama.
Klo pendidikan tak boleh melarang dan tak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan ini tak lagi mencerminkan pendidikan. Memang usia sekolah itu perlu dipaksa melakukan yg baik dr perintah agama krn utk pembiasaan pelajar. Jd SKB 3 Menteri itu ditinjau kembali atau dicabut— cholil nafis (@cholilnafis) February 4, 2021
Oleh karena itu, Cholil Nafis meminta agar SKB tiga Menteri untuk ditinjau ulang atau dicabut.
“Memang usia sekolah itu perlu dipaksa melakukan yang baik dari perintah agama karena untuk pembiasaan pelajar. Jadi SKB 3 Menteri itu ditinjau kembali atau dicabut,” tulis Cholil Nafis.
Baca Juga: 19 Anggota FPI Diduga Teroris Ditangkap, Ferdinand: Geledah Semua Markas untuk Cari Bukti Lain
Dia juga menambahkan bahwa pendidikan pada dasarnya untuk memaksakan kebaikan dan pengetahuan kepada peserta didik.
“Pendidikan diantaranya memaksakan kebaikan dan pengetahuan kepada peserta didik, termasuk paksaan berseragam, bersepatu, dan paksaan bayar SPP,” tutur Cholil Nafis.
Laahhh. Pendidikan diantaranya memaksakan kebaikan dan pengetahuan kpd peserta didik, termasuk paksaan berseragam, bersepatu dan paksaan bayar SPP. https://t.co/s10BYTGcQV— cholil nafis (@cholilnafis) February 4, 2021
Cholil Nafis merasa aneh dengan dikeluarkannya SKB tiga menteri tersebut.
Baca Juga: Video Diduga Pengakuan Anggota FPI yang Ikut Jaringan ISIS, Sebut Nama 'Munarman' saat Dibaiat
Pasalnya saat ini, sekolah tengah melakukan pembelajaran secara daring, sehingga siswa tidak perlu berseragam.
Menurutnya, saat ini pemerintah lebih baik memikirkan bagaimana memaksimalkan belajar daring daripada soal pakaian sekolah.
“Memang agak aneh juga reaksinya. Kan sedang tak ada anak sekolah berseragam untuk beratribut keagamaan karena semuanya sedang belajar daring, kok ya malah ngurus seragam,” ujar Cholil Nafis.
Baca Juga: 25 Tahun Jalankan Pernikahan dengan ‘Si Cinta’ Atalia Praratya, Ridwan Kamil: Saya Banyak Mengalah
“Baiknya memang mengurus gimana memaksimalkan belajar daring di pelosok yang tak terjangkau atau yang tak punya perangkatnya,” sambungnya.
Memang agak aneh juga reaksinya. Kan sdg tak ada anak sekolah berseragam utk beratribut keagamaan krn semuanya sdg belajar daring, ko’ ya malah ngurus seragam. Baiknya memang mengurus gmn memaksimalkan belajar daring di pelosok yg tak terjangkau atau yg tak punya perangkatnya. https://t.co/KkITVLsoTR— cholil nafis (@cholilnafis) February 4, 2021
Diketahui Sebelumnya, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SKB tentang Penggunaan Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah pada Rabu, 3 Februari 2021.
SKB tiga menteri tersebut mengatur tentang penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah.
Baca Juga: Natalius Pigai Jawab Permintaan Permadi Arya: Saya Hanya Lilin Kecil di Lorong Kegelapan!
Di mana salah satu poinnya adalah melarang Pemerintah Daerah dan sekolah untuk mengatur siswa menggunakan seragam dan atribut berdasarkan kekhususan agama.***
