PIKIRAN RAKYAT - Cecep Darmawan mengatakan bahwa anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dilihat secara komprehensif.
Pemerintah dalam hal ini harus mempunyai dasar yang jelas ketika menyalurkan DAK. Penyaluran itu pun harus didasarkan pada kebutuhan, bukan lobi yang bagus.
Dana transfer daerah ini lebih baik diprioritaskan untuk daerah yang belum bisa mengalokasikan 20 persen APBD-nya untuk pendidikan.
Baca Juga: Lakukan Kinerja dengan Baik Saat Hadapi Nataru, AP II Dapatkan Apresiasi dari Menhub
Anggaran sebesar 20 persen itu bukan anggaran pendidikan secara umum, namun untuk investasi dan operasional dan tidak termasuk gaji guru.
Menurut pantauan DPR RI, Dana Alokasi Khusus ini digunakan untuk keperluan lain di luar pendidikan.
Setelah dicek juga, ternyata APBD yang digunakan untuk pendidikan ini hanya sebesar 9 persen.
Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI mengatakan, Dana Alokasi Khusus yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah ternyata tidak menimbulkan daya ungkit untuk memajukan pendidikan.
Sudah sesuai aturannya, pendidikan merupakan layanan dasar dan urusan wajib pemerintah.
Sehingga Pemerintah di semua tingkatan harus turut mengurus pendidikan dengan kewenangannya masing-masing.
Baca Juga: Tingkatkan Fasilitas, Tarif DAMRI Soekano-Hatta Alami Kenaikan
Dalam hal ini, masalah pendidikan ini bisa menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat juga, bukan hanya Pemerintah Provinsi.
Cecep mengatakan bahwa Pemerintah Pusat, daerah, juga pemangku kepentingan lainnya harus diuduk bersama dalam sebuah forum untuk membahas DAK ini.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penganggaran ganda nantinya, juga mencegah adanya kebutuhan mendesak yang luput teranggarkan.
Baca Juga: Tak Selalu Negatif, Inilah 9 Hal Baik Menjadi Sosok yang Introvert
Sementara itu Mendikbud juga harus mengambil peran Koordinasi sehingga DAK ini bisa sinergis dan sinkron.*** (Rahmi Nurlatifah/PR)