Banyak Sekolah Rusak, APBD Tasikmalaya Untuk Pendidikan Masih Rendah

- 23 November 2019, 07:04 WIB
 SISWA belajar di ruang kelas yang hanya disekat lemari di Sekolah Dasar Negeri Puspamulya, Kampung Balawiri, Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Senin 29 Juli 2019.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
SISWA belajar di ruang kelas yang hanya disekat lemari di Sekolah Dasar Negeri Puspamulya, Kampung Balawiri, Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Senin 29 Juli 2019.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR /

TASIKMALAYA, (PR).- Kondisi memperihatinkan terjadi di dunia pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, banyak Sekolah Dasar (SD) di Tasikmalaya yang ruang kelasnya mengalami kerusakan. Hal ini diperkuat dengan data yang dikeluarkan oleh Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dalam data yang dikeluarkan tersebut, sangat banyak ruang kelas yang mengalami kerusakan mulai dari rusak sedang, rusak berat hingga rusak dan tidak layak digunakan. SD di Kabupaten Tasikmalaya dengan kondisi rusak sedang berjumlah 1.004 ruang/kelas, rusak berat 1.014 ruang, rusak total 5 ruang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya kerap berdalih bahwa minimnya anggaran yang dimiliki dinas dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya menjadi kendala mengatasi persoalan itu.

Terkait banyaknya ruang kelas yang mengalami kerusakan di SD Tasikmalaya, Anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung dan Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jakarta yaitu Nandang Suherman mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya bukannya tidak mempunyai anggaran untuk melakukan perbaikan.

Jadi Kurir Sepeda, Cara Anak Muda Tasikmalaya Untuk Lawan Polusi

"Bukan karena tidak punya uang, tetapi kurang komitmennya untuk sektor pendidikan," ucap Nandang seperti diberitakan wartawan Pikiran Rakyat Bambang Arifianto.

Dari hasil analisis terhadap postur APBD Kabupaten Tasikmalaya, dia menyatakan, kondisinya masih berat di ongkos.‎ "Artinya belanja APBD masih sebagian besar untuk memperkuat birokrat dan politisinya. Belanja Pegawai masih menjadi porsi terbesar yaitu sekitar 45-51 persen dari belanja daerahnya (2015-2019)," tutur Nandang.

Sementara itu, belanja untuk pendidikan (fungsi Pendidikan) sekitar 35-42 persen dari belanja APBD. "Kalau angkanya sekitar Rp 900 miliar-1,1 triliun dibelanjakan untuk  sektor pendidikan. Namun, sebagian besar (90 persen) untuk gaji dan sekira 10 persen atau Rp 100-110 miliar untuk program/kegiatan," katanya.

Belanja program/kegiatan di sektor pendidikan ternyata habis guna membiayai proses penunjang pendidikan. Sementara untuk belanja sarana (bangunan sekolah) relatif kecil. Tak pelak, keadaan itu menunjukkan komitmen peningkatan pendidikan bagi warga masih rendah.‎

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x