Network
PR TASIKMALAYA - Dalam sepekan ini, tengah ramai diperbincangkan perihal pencopotan baliho yang dilakukan oleh jajaran TNI.
Terkait hal itu, ternyata ada pajak reklame sebesar 25 persen dengan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame (NSR).
“Retribusi untuk izin pendirian dan pajak tergantung pada luasan, lokasi, dan keperluan serta durasi pemasangan,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, M. Tsani Annafari.
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Leeds United vs Arsenal, Kesempatan Bangkit dari Keterpurukan
Soal pencopotan baliho yang dilakukan pihak TNI, Tsani menuturkan bahwa dirinya kurang mengetahui apakah sudah mengantongi izin atau belum.
“Saya tidak tahu reklame FPI berizin atau tidak, karena ada banyak dan tersebar di mana-mana,” tutur Tsani.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari PMJ News, berikut syarat izin pemasangan reklame yang tercantum dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame:
Baca Juga: Akui Telah Bertemu Anak-anak Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani: Gue Seneng, Gue Diterima
Mengenal aturan pajak reklame di DKI Jakarta
Diketahui, pajak baliho termasuk dalam pajak reklame yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
Dalam Perda dijelaskan jika reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
Baca Juga: Baca Buku 'How Democracies Die', Warganet sebut Anies Beri 'Kode Keras'
Penentuan tarif pajak reklame atau baliho didasarkan oleh Nilai Sewa Reklame (NSR). Besaran NSR pun ditetapkan berdarakan kontrak lamanya pemasangan reklame.
Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran NSR seperti jenis peruntukan reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu pemasangan, jangka waktu pemasangan, jumlah, dan ukuran reklame.***
