Network
PR TASIKMALAYA - Diibaratkan mengulang lagi kejadian terdahulu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali dibuat kecewa oleh jajaran pendampingnya.
Jokowi sempat menegur empat sektor yang dinilainya lamban dalam menangani pandemi Covid-19. Kini, ia kembali melayangkan teguran pada dua orang.
Dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari RRI, Jokowi menegur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.
Baca Juga: Afghanistan Berduka, Serangan ISIS di Universitas Kabul Tewaskan 22 Orang
Menko Marves dan Kepala BKPM itu ditegur karena target investasi kuartal III 2020 tumbuh di bawah minus 5 persen tidak tercapai.
"Saya sudah mewanti-wanti kepada Kepala BKPM dan Menko Marves agar paling tidak di kuartal III ini bisa minus di bawah 5, tapi ternyata belum bisa," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 2 November 2020.
Mengenai Covid-19, Jokowi sempat menegur para menterinya lantaran dianggap belum mampu bekerja cepat dan tak ada progres dalam kinerja mereka.
Baca Juga: Ungkap Mitologi Kehidupan sang Putri, Film Dokumenter ‘Diana’ Rilis Tahun 2022
"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, gak ada progres yang signifikan. Gak ada," ujar Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu 28 Juni 2020, lalu.
Saat itu Jokowi menilai, nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya penyerapan belanja anggaran penanganan Covid-19.
Satu diantaranya adalah soal anggaran penanganan Covid-19 sektor kesehatan yang sudah disiapkan Rp75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1.53 persen yang sudah diserap.
Baca Juga: Satu Tewas dan 15 Orang Luka-luka di Wina, Mendagri Austria Duga Ada Serangan Teroris
Saat itu, Jokowi juga menyemprot menteri yang menyatakan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dilakukan justru tampak seperti cuti.
Dengan kejadian itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bahkan mengancam akan lakukan reshuffle dan membubarkan lembaga.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," tegas Jokowi.***
