Network
PR TASIKMALAYA - Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan mengatakan partainya siap membantu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebarkan informasi soal potensi bencana di Tanah Air.
Megawati mengatakan BMKG bisa memberikan data wilayah rawan bencana agar pihaknya bisa membantu pemerintah dalam menyosialisasikan informasi potensi bencana, hingga memberikan bantuan penanganan pasca bencana di Jakarta, Sabtu 31 Oktober 2020.
"Untuk praktisnya, dengan PDI Perjuangan, daerah-daerah yang bisa sampai pada tingkat RT di sebuah daerah, tolong diberi tahu, kami akan sebarkan dengan spesisfikasinya, apa yang mungkin terjadi,” kata Megawati, Sabtu 31 Oktober 2020.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Jadi Kesempatan Dorong Pariwisata Ramah Muslim sebagai Inovasi Baru
Ia mengatakan, kemungkinan apapun akan terjadi sampai 2021, dan ia berharap pihaknya bisa ikut menginstruksikan.
"Kami sendiri masih perlu banyak pembelajaran soal tata ruang,kepala daerah yang sangat minim memperhatikan masalah ini," ucap Megawati.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan ada sejumlah daerah yang berpotensi mengalami banjir dari November 2020 hingga Januari 2021 akibat meningkatnya curah hujan yang dipicu puncak iklim global La Nina.
Dwikorita menjelaskan musim hujan tahun 2020/2021 diwarnai oleh fenomena iklim global La Nina yang terjadi sejak awal Oktober 2020 dan diperkirakan berlangsung hingga April 2021 dengan intensitas La Nina Lemah hingga Moderat.
Baca Juga: Ikut Kecam Pernyataan Presiden Prancis, Jokowi : Teroris Tak Ada Hubungannya dengan Agama Apapun
Berdasarkan catatan historis data hujan Indonesia, pengaruh La Nina tidak seragam tergantung pada bulan, daerah dan intensitas La Nina.
Namun, sebagian wilayah di Indonesia tengah dan timur diprakirakan mendapatkan curah hujan di atas normal selama musim hujan 2020/2021.
Menurut Dwikorita, perlu diantisipasi dampak La Nina berupa bencana hidrometeorologi banjir, banjir bandang, longsor angin kencang, dan puting beliung yang berpotensi mengancam sektor pertanian, perhubungan (transportasi), Infrastruktur, Kesehatan, dan keselamatan masyarakat.
"Sebagai langkah mitigasi perlu dilakukan optimalisasi tata kelola air secara terintegrasi dari hulu hingga hilir; danau embung sungai dan kanal untuk antisipasi debit air berlebih," kata Dwikorita.
Baca Juga: Berdasarkan Keputusan Data Angka KHL, UMP Jawa Barat 2021 Tidak Mengalami Kenaikan
Menanggapi pernyataan Dwikorita itu, Megawati mengaku langsung mengontak sekretaris kabinet untuk menitip pesan ke presiden agar masalah ini menjadi perhatian di dalam rapat kabinet.
"Saya katakan sampaikan segera ke presiden, jangan hal ini seperti tidak diperhatikan. Tolong ada rapat kabinet. Karena seperti disampaikan Ibu Dwikorita, sekarang kita masih prihatin pandemi. Sehingga ketika tadi dikatakan harus mulai diperhatikan awareness, perhatian yang penuh," kata Megawati.***
