Network
PR TASIKMALAYA - Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan membuka visa untuk Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto setelah di-blacklist selama 20 tahun.
Hal itu diketahui usai Pentagon melalui Menteri Pertahanan AS, Mark Esper mengundang langsung Prabowo, menjadi kejutan bagi publik.
Untuk memenuhi undangan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut berencana akan bertolak ke Negeri Paman Sam pada Kamis, 15 Oktober 2020.
Baca Juga: 4 Langkah Atasi Iritasi Kulit akibat Penggunaan Masker
Namun demikian, keputusan Amerika Serikat memberikan visa kepada Prabowo itu kini berbuntut panjang.
Organisasi yang tergabung Koalisi Masyarakat Sipil mengirimkan surat terbuka bersama kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Michael Pompeo, terkait kunjungan Prabowo ke Washington tersebut.
Koalisi Masyarakat Sipil tersebut adalah, Amnesty International USA, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Public Interets Lawyer Network (Pil-Net), Asia Justice and Rights (AJAR).
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tasikmalaya, 15 Oktober 2020: Cerah Berawan dari Pagi hingga Siang
Lalu, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Imparsial, Public Virtue Institute, Setara Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan LBH Pers di Indonesia.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.ccom dari RRI, berikut bunyi pertanyaan tersebut:
"Mengirimkan surat bersama kepada Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo, berisi kekhawatiran mengenai keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk memberikan visa kepada
Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang akan berkunjung ke Washington D.C. untuk menemui Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Gabungan Staf Mark Milley pada tanggal 15 Oktober."
Baca Juga: Mahfud MD Buka-bukaan, Cerita soal SBY Menangis di Pesawat pada Tahun 2014
Sebelumnya diketahui, Prabowo Subianto merupakan mantan Danjen Kopassus yang selama puluhan tahun dilarang untuk memasuki Amerika Serikat karena adanya tuduhan keterlibatan pelanggaran hak asasi manusia.***
