Network
PR TASIKMALAYA - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk segera menyiapkan anggaran mengingat mendesaknya kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia.
PT. Bio Farma dikabarkan harus segera membayar sebesar Rp 24 triliun kepada perusahaan Sinovac asal Tiongkok sebagai bentuk kelanjutan kerja sama pengadaan vaksin di Indonesia.
"Pemerintah harus menyelesaikan pembayaran agar proses vaksinasi dapat segera dilakukan. Ini untuk jaminan keselamatan rakyat, jadi harus diprioritaskan.
Baca Juga: Residivis Pencuri Sepeda Ontel di Kebumen Kembali Ditangkap, Diduga Curi Ponsel
"Jangan sampai pemerintah bisa menyuntik PT. BPUI untuk Jiwasraya sebesar Rp20 triliun, tapi untuk kepentingan kesehatan justru belum disiapkan," ujar Netty.
Netty juga mendesak pemerintah agar segera menyusun dan mengesahkan Perpres vaksinasi agar proses vaksinasi dapat segera terealisasikan.
"Lahirnya Perpres vaksin sangat mendesak, agar proses vaksinasi dapat segera dilakukan terhadap 170 juta rakyat Indonesia. Apalagi presiden sudah memberikan instruksi bahwa Perpres harus sudah selesai dalam waktu dua minggu terhitung sejak Senin pekan lalu," paparnya.
Baca Juga: Wali Kota Risma Tunjukan Kekuatan Surabaya di Hari Habitat Dunia 2020
Politisi PKS ini juga meminta, Bio Farma bekerjasama dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin.
"Jangan sampai yang terjadi adalah proses yang berlarut-larut dan tidak pasti. Karena rakyat sedang menanti langkah konkret pemerintah dalam menangani Covid-19.
"Pemerintah dalam hal ini Kemenkes yang seharusnya menjadi leading sektor harus bisa bergerak cepat dan jangan 'lola', karena sampai saat ini setiap harinya kasus positif baru terus memecahkan rekor," jelasnya.
Baca Juga: Tolak UU Cipta Kerja, Dua Juta Buruh akan Gelar Aksi Mogok Nasional
Menurut standar WHO, setidaknya 70 persen penduduk atau sekitar 170 juta orang Indonesia harus divaksin sebanyak dua kali penyuntikan.
"Kapasitas Bio Farma hanya sanggup produksi 250 juta per tahun, jadi harus berkolaborasi dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin di tanah air," pungkasnya.***
