Network
PR TASIKMALAYA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya melaksanakan upaya penindakan dan penegakan hukum untuk pelanggaran peraturan di sektor perikanan.
Berbagai usaha perlindungan terus digalakkan untuk meningkatkan disiplin nelayan dan pelaku usaha lainnya di sektor kelautan dan perikanan.
Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), KKP melangsungkan bermacam kegiatan penyadaran dan pengetahuan sebagai bentuk komitmen pembinaan nelayan dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
Baca Juga: Resep Praktis Nasi Kuning Rice Cooker, Anak Kos Wajib Coba!
“Bagi kami, pendekatan penegakan hukum adalah ultimum remedium, itu jalan akhir, yang kami dorong adalah membina nelayan kita," ujar Tb Haeru Rahayu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam keteranganya pada hari Minggu, 4 Oktober 2020.
Dalam rangka pencegahan aktivitas penjaringan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing), beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak menangkap ikan dengan praktik pengeboman, penyetruman ataupun dengan menggunakan bahan kimia berbahaya.
Di Ambon, Stasiun PSDKP Ambon menggandeng aparat terkait lain yang berasal dari Lantamal IX Ambon, Direktorat Polairud Polda Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Negeri Kailolo guna memberi bimbingan sosialisasi kepada 50 orang partisipan yang terdiri dari perwakilan Kelompok Masyarakat Pengawas, Perangkat Desa, Tokoh Pemuda serta warga negeri Kailolo, Pelauw, Rohmani dan Kabau.
Baca Juga: Pembuat Komik Sakit Mendadak, “One Piece” Diberhentikan Sementara
Pada acara yang diadakan Kamis, 1 Oktober 2020, dilangsungkan juga penandatanganan pernyataan stop destructive fishing.
