Network
PR TASIKMALAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggapi perihal rencana armada bus untuk program mudik gratis 2024 yang layak jalan saat mengantarkan penumpang.
Adapun pemeriksaan armada bus untuk program mudik gratis 2024 meliputi proses inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (pra-rampcheck).
"Pelaksanaan kegiatan pra-rampcheck di terminal tipe A dilaksanakan mulai tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 dan dilanjutkan selama angkutan lebaran berlangsung," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo pada 5 Maret 2024, sebagaimana dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Uji kelayakan kendaraan bus untuk mudik gratis 2024 tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan (UPTAJ).
Untuk diketahui, dalam rangka persiapan mudik gratis, Pemprov DKI Jakarta sedang mengadakan pemilihan penyedia untuk pelaksanaan mudik gratis DKI pada 3 April 2024, khusus truk pengangkut sepeda motor.
Sementara, mengenai armada bus pengangkut penumpang program mudik gratis akan dimulai pada 4 April 2024.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan sebanyak 259 unit bus untuk arus mudik dan 210 unit bus untuk arus balik.
Kemudian akan disediakan sebanyak 13 unit truk untuk mengangkut sepeda motor saat arus mudik dan 10 unit truk untuk arus balik untuk kebutuhan mudik gratis 2024.
"(Angkutan mudik gratis) itu ada 19 kota atau kabupaten tujuan mudik yang tersebar di enam provinsi di Jawa dan Sumatra," ujar Syafrin.
Menurutnya, diprediksi ada 18.760 warga yang akan mengikuti mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Di lain hal, dia juga mengatakan bahwa tujuan mengadakan mudik gratis untuk mengurangi masalah kecelakaan lalu lintas.
"Dengan demikian, potensi kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan pribadi dapat dikurangi dan masyarakat sampai ke tujuan dengan selamat," ucap Syafrin.
Baca Juga: Inginkan Gencatan Senjata Selama Ramadhan, AS Desak Hamas untuk Setujui Pembebasan Sandera Israel
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus mengeluarkan dana sebanyak Rp13 miliar untuk menjalankan program tahunan ini.***
