Network
PR TASIKMALAYA – Angka penyebaran Covid-19 yang terus meningkat, khususnya di DKI Jakarta mengakibatkan adanya klaster kantor pemerintahan.
“Harus ada langkah konkret untuk memutus mata rantai dari klaster kantor pemerintahan ini,” ujar Anggota Komisi Kesehatan DPR RI, Okky Asokawati.
Okky mengatakan, tingginya klaster kantor pemerintahan harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, guna melakukan langkah-langkah yang konkret.
Baca Juga: Polemik Pilkada Serentak 2020, Sekjen PDIP: Penundaan akan Menciptakan Ketidakpastian Politik
“Saya mengusulkan agar kantor pemerintahan yang tidak masuk kategori 11 unit layanan publik untuk ditutup total. Ini perlu dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19.
"Para pegawai dapat bekerja dari rumah seperti saat PSBB awal di Jakarta,” ujarnya pada Senin, 21 September 2020.
Menurutnya, jika tidak ada langkah mendasar maka klaster kantor pemerintahan dapat melahirkan klaster baru seperti klaster keluarga, klaster komplek perumahan, dan seterusnya.
Baca Juga: Putuskan Naik Ring, Mayweather Disebut Terima Tantangan Youtuber Logan Paul
“Harus diputus mata rantainya. Makanya butuh kebijakan yang ekstrem,” ujarnya.
Temuan mengenai klaster kantor pemerintahan, merupakan data yang harus dimanfaatkan untuk dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah.
