Network
Saya bisa mengerti perbedaan sudut pandang antara gubernur sebagai kepala daerah dengan pemerintah pusat. Terlebih dalam pengertian saya, gubernur DKI adalah walikota besar. Gubernur DKI lebih dekat dengan data, berbeda dengan Gubernur lain yg dijeda oleh bupati dan waikota.— #2020ArahBaru (@Fahrihamzah) September 12, 2020
Fahri juga meminta kepada para menteri untuk tak membantah Gubernur DKI Jakarta. Ia meminta menteri seharusnya dpaat berkoordinasi dengan kepala negara.
Baca Juga: Conor McGregor Dilaporkan Ditahan atas Dugaan Pelecehan Seksual
"Pak @aniesbaswedan dan pak @jokowi dua sahabat yang baik. Mengapa kalian tidak bisa bersatu selamatkan ibukota?
"Kita dalam krisis dan reputasi sebuah ibukota tidak saja mempengaruhi daerah lain tapi citra kita di tingkat dunia. Blokade kepada Indoneia di mulai dari ibukota," ungkap Fahri.
Pak @aniesbaswedan dan pak @jokowi dua sahabat yang baik. Mengapa kalian tidak bisa bersatu selamatkan ibukota? Kita dalam krisis dan reputasi sebuah ibukota tidak saja mempengaruhi daerah lain tapi citra kita di tingkat dunia. Blokade kepada Indoneia di mulai dari ibukota.— #2020ArahBaru (@Fahrihamzah) September 12, 2020
Pria asal Kabupaten Sumbawa itu kembali menegaskan agar kedua belah pihak secata terbuka bicara soal keakuratan data, yang jangan menjadi sengketa sehingga banyak rakyat menjadi korban.
Baca Juga: Perppu 1/2020 Disebut Jadi Salah Satu Akar Kegagalan Penanganan Covid-19
"Rakyat menunggu kalian semua, duduk bersila memastikan semua data yang akurat. Lalu mengambil keputusan yang berat.
"Tak mengapa, rakyat akan sabar dan terima; kebebasan dilarang, ekonomi terjun curam, tambah miskin dan kena PHK. Tak mengapa, adalkan sekali dan tintas!," sambung Fahri.
Rakyat menunggu kalian semua, duduk bersila memastikan semua data yang akurat. Lalu mengambil keputusan yang berat. Tak mengapa, rakyat akan sabar dan terima; kebebasan dilarang, ekonomi terjun curam, tambah miskin dan kena PHk. Tak mengapa, adalkan sekali dan tintas!— #2020ArahBaru (@Fahrihamzah) September 12, 2020
Diketahui, ada tiga menteri yang menolak kebijakan PSBB secara total yang disebut akan diterapkan pada Senin, 14 Semptember 2020 itu.
Baca Juga: Perppu 1/2020 Disebut Jadi Salah Satu Akar Kegagalan Penanganan Covid-19
