Network
PR TASIKMALAYA - Tiga menteri Kabinet Indonesia Maju menyatakan menolak pemberlakuan PSBB secara total di DKI Jakarta.
Anies menyatakan telah 'menarik rem darurat' demi menekan angka harian Covid-19 di Jakarta yang terus merangkak naik.
Kebijakan itu pun disusul pro kontra di masyarakat, bahkan PSBB total dianggap bisa membuat perekonomian di Indonesia rontok.
Baca Juga: Perppu 1/2020 Disebut Jadi Salah Satu Akar Kegagalan Penanganan Covid-19
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pasca diumumkannya PSBB Total di DKI Jakarta, IHSG langsung anjlok.
Kemudian, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebut, PSBB bisa berpotensi mengganggu distribusi nasional barang yang dianggap penting.
Lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, keputusan PSBB total mempengaruhi kinerja industri manufaktur.
Baca Juga: Kota Tasikmalaya Raih Juara Umum MTQ Provinsi Jawa Barat XXXVI Tahun 2020
Sementara itu, dikutip dari RRI, kepastian soal PSBB di DKI Jakarta dijawab oleh Ketua Satgas Covid-19 sekaligus Kepala BNPB, Doni Monardo.
Doni menegaskan, pemerintah pusat akan menyampaikan sikap resmi soal PSBB total di DKI Jakarta pada Minggu, 13 September 2020 pukul 13.00 WIB.
