Network
Baca Juga: Terkait Pernyataan Megawati Terhadap KPK, Wakil Ketua KPK Nilai Sebagai Bentuk Keprihatinan
Alexander Marwata juga menambahkan bahwa bidang usaha kesehatan adalah bidang yang rawan terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi. Ia menyoroti adanya praktik penggelembungan dana mulai dari 500 persen, bahkan sampai 5.000 persen dari harga asli.
Alexander Marwata mendorong para pelaku usaha bidang kesehatan untuk menjadi vendor dalam program pemerintah. Kemudian ia menyarankan agar dilakukan digitalisasi dalam pembuatan katalog, sehingga harganya bisa sama dengan harga pasaran.
Tak hanya itu, ia menegaskan kepada seluruh undangan yang hadir untuk ikut serta aktif melaporkan kasus korupsi kepada KPK, jika menemukan kasus tersebut pada kegiatan operasional masing-masing.
"Kalau diperas atau dipaksa memberikan sesuatu, tentu ada pasal lain sehingga kita senang sekali jika ada laporan seperti itu, bapak/ibu juga akan kami lindungi," sambung Alexander Marwata.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, KPK Tetap Akan Jalani Penangan Korupsi Secara Profesional
Jaminan yang diberikan oleh Alexander Marwata seharusnya dapat menjadi pendorong para pengusaha lebih berani melawan praktik korupsi. Sehingga dunia usaha menjadi lebih kompetitif dan sehat.
Selanjutnya KPK juga mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan pendampingan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) yang telah memiliki kelengkapan Panduan Pencegahan Korupsi untuk dunia usaha.
Direktur AKBU KPK, Aminuddin, menegaskan bahwa KPK terbuka untuk melakukan dialog mengenai permasalahan pengusaha secara berkala. Pihaknya akan aktif mencarikan penyelesaian masalah yang di adukan.
Pada semester q tahun 2023 ini AKBU telah melangsungkan 342 pertemuan dengan 248 asosiasi usaha untuk melakukan pemetaan dan penyelesaian permasalahan yang ada pada setiap asosiasi usaha tersebut.***
