PR TASIKMALAYA - Akhir-akhir ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim selalu mendapat kritikan dari berbagai pihak atas kebijakan yang ia keluarkan.
Salah satu kebijakan yang paling banyak dikritik yakni terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menegaskan, banyak masyarakat yang kewalahan menyediakan akses internet bagi anak-anaknya.
Baca Juga: Nyatakan Dukungan untuk Putra dan Menantu Jokowi, Sekjen PBB: Saya Sudah Komunikasi dengan Bobby
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menegaskan, banyak masyarakat yang kewalahan menyediakan akses internet bagi anak-anaknya.
Atas kebijakan-kebijakan tersebut, banyak pengamat politik yang juga mengutarakan kekecewaannya.
Salah satunya yakni Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.
Baca Juga: Lakukan Prank Sampah dengan Iming-iming Daging Kurban, Edo Putra Kini Diamankan Pihak Kepolisian
Ujang melihat kinerja Nadiem tidak beres atas carut marut pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang merugikan siswa dan orang tua siswa.
Ia menilai bahwa Nadiem hanya cerdas di bidang usaha transportasi daring Gojek, namun tidak di Kementerian yang dipimpinnya.
"Jika Kementerian tidak dipegang oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya," kata Ujang , pada 3 Agustus 2020 dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs RRI.
Baca Juga: Mendapatkan Ancaman dari Anak-anaknya, Nunung Srimulat: Aduh Bisa Bunuh Diri Aku
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini mendesak agar Nadiem dicopot dari jabatannya, lantaran tidak becus untuk memerdekakan dan mencerdaskan anak bangsa.
"Kaarena itu tak aneh dan tak heran, jika Kemendikbud banyak yang tak jelas kebijakannya," tegasnya.***