Network
PR TASIKMALAYA - Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan kasus Djoko Tjandra merupakan cerminan buruk dari sistem koordinasi lembaga penegak hukum.
Dalam hal ini, ia merujuk pada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Nawawi menekan Mahfud selaku pimpinan kementerian yang membawahi urusan politik hukum dan keamanan untuk mengelola efektivitas koordinasi antar penegak hukum dengan baik.
Baca Juga: Ramai Komentari Postingan Pacar Yodi Prabowo, Netizen Sibuk Menebak Misteri Kematian Editor Metro TV
"Kasus Djoko Tjandra jelas-jelas merupakan cermin buruknya 'koordinasi' antar aparat penegak hukum dan badan lembaga lain terkait," kata Nawawi Pomolango kepada wartawan, Sabtu 18 Juli 2020.
Ia juga menekankan peran Menko Polhukam yang mempunyai rencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor untuk kasus buronan Djoko Tjandra.
"Disinilah peran Prof Mahfud selaku Menko Polhukam dibutuhkan untuk membangun 'koordinasi' yang rapuh tersebut, dan bukan dengan 'melahirkan' kembali tim baru," tegasnya, dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs RRI.
Baca Juga: Usai Dugaan Orang Ketiga pada Kematian Editor Metro TV, Polisi Kini Dalami Isu Hubungan Sesama Jenis
Nawawi menyebut keberadaan Tim Pemburu Koruptor bukanlah solusi atas permasalahan Djoko Tjandra.
