Network
“Penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran,” katanya pada Selasa, 19 Juli 2022, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Tidak hanya itu, TNI dan Polri juga dirasa perlu mulai melakukan perang opini di ranah publik karena KKB dipercaya terus melakukan doktrinasi dan penggalangan opini.
Anggota Komisi I DPR RI juga menambahkan kalau opini tersebut harus berlandaskan fakta, kejadian, dan situasi di Papua.
Sehingga tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain yang tidak bertanggung jawab apabila bersifat jujur dan terbuka.
Baca Juga: Gelombang Panas Terjang Eropa: Kebakaran Terjadi di Spanyol hingga Portugal
“Saat ini muncul pembentukan opini TNI dan Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Informasi yang mengenai kejadian-kejadian krusial harus disampaikan secara terbuka dan transparan,” katanya.
“Hal ini dilakukan agar publik tahu dan percaya kalau TNI dan Polri tetap bertindak sesuai hukum yang ada,” sambung Sukamta.
Langkah ini bisa diterapkan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dunia, rakyat Indonesia, dan masyarakat Papua kepada pemerintah Indonesia.
Dikutip dari sumber yang sama, sembilan korban penembakan dan penganiayaan KKB telah dipastikan sudah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nduga Ance Marjun Moomin Gwinangge memastikan hal tersebut ketika menghadiri pemakaman salah satu korban penembakan KKB.***
