Network
PR TASIKMALAYA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada Menko Marinves, Luhut Binsar Pandjaitan agar pembelajar tatap muka (PTM) di Jakarta dihentikan 100 persen.
Mengetahui permintaan Anies Baswedan soal keinginan agar PTM di Jakarta dihentikan 100 persen itu, Politisi PKS Hidayat Nur Wahid turut buka suara.
Hidayat Nur Wahid meminta agar permintaan Anies Baswedan soal keinginan agar PTM di Jakarta dihentikan 100 persen segera disetujui.
Keinginan Anies Baswedangar PTM di Jakarta dihentikan 100 persen, menurut Hidayat Nur Wahid jika pemerintah serius dalam menangani pandemi Covid-19.
Baca Juga: Nama Malinau Trending di Twitter, Ada Apa?
"Serius atasi Covid-19?," cuitnya seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com akun Twitter @hnurwahid pada Kamis, 3 Februari 2022.
"Maka mestinya usulan Pemprov DKI Jakarta untuk penghentian PTM 100 persen selama satu bulan, segeralah disetujui dan diberlakukan," sambungnya.
Pasalnya, menurut Wakil Ketua MPR RI itu, sejumlah pemerintah kota (pemkot) di sekitar DKI Jakarta justru telah mengoreksi PTM 100 persen.
Selain itu, menurutnya juga, DKI Jakarta termasuk penyumbang angka kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia, sehingga PTM 100 persen perlu dievaluasi.
Baca Juga: Menurut BNPT 198 Pesantren Terafiliasi Terorisme, Ali Imron: Itu Ada Benarnya
Baca Juga: Tips Kesehatan: Bagaimana Agar Puasa Selama Bulan Ramadhan Tetap Berenergi dan Tetap Sehat
"Pemkot-pemkot di sekitar DKI Jakarta malah sudah koreksi PTM 100 persen," tulis Hidayat Nur Wahid.
"Apalagi Provinsi DKI Jakarta dilaporkan termasuk penyumbang terpapar Covid-19 yang tertinggi," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan mengusulkan kepada Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan agar PTM 100 persen dihentikam selama satu bulan.
Permintaan tersebut sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 yang saat ini tengah naik.
Baca Juga: 8 Tanda Seseorang Mulai Tertarik dengan Anda!
Per Rabu, 2 Februari 2022, kasus Covid-19 di DKI Jakarta yang non pelaku perjalanan luar negeri (Non-PPLN) mencapai 8.626 kasus.
Sehingga, jumlah kasus aktif Covid-19 yang Non-PPLN di DKI Jakarta per kemarin telah mencapai 39.434 kasus.
DKI Jakarta pun saat ini dari 1-7 Februari 2022 tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2.***
