Network
Ali Fikri mengungkapkan, KPK siap memfasilitasi Polri serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), soal temuan kerangkeng manusia tersebut.
"KPK siap untuk memfasilitasi kepolisian dan Komnas HAM," ujar Ali Fikri.
Menurut Ali Fikri, KPK akan memfasilitasi Polri dan Komnas HAM jika ingin melakukan pemeriksaan pada Bupati Langkat.
"Jika ingin meminta klarifikasi, terhadap tersangka RTP (Bupati Langkat)," lanjutnya.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan sebelumnya juga telah memastikan, kerangkeng manusia itu dibuat atas inisiatif Bupati Langkat.
"Setelah ditelusuri bangunan tersebut (kerangkeng manusia) dibuat sejak 2012, atas inisiatif Bupati Langkat," ujar Ramadhan pada Selasa, 25 Januari 2022.
Ramadhan mengungkapkan, kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, juga tidak terdaftar seperti yang diatur Undang-undang (UU).
"Belum terdaftar, belum memiliki izin sebagaimana diatur dalam UU," lanjut Ramadhan.***
