Anggaran Pembangunan IKN Masuk ke Program PEN, Sri Mulyani: Rp450 triliun dan Masih...

- 19 Januari 2022, 07:19 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut anggaran pembangunan IKN masuk ke program PEN.
Menkeu Sri Mulyani sebut anggaran pembangunan IKN masuk ke program PEN. /Instagram/@smindrawati

PR TASIKMALAYA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), masuk ke program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sri Mulyani menyebut anggaran pembangunan IKN, dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, paket pemulihan ekonomi sebanyak Rp450 triliun pada tahun 2022.

“2022, paket pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun, dan masih belum dispesifikasi seluruhnya," ucap Sri Mulyani pada Selasa, 18 Januari 2022, seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.

Baca Juga: Hasil Pertandingan Coppa Italia: Lazio dan Juventus Lolos ke Babak Perempat Final

Menurut Sri Mulyani, langkah awal pembangunan IKN dikategorikan proses pemulihan ekonomi, sehingga anggaran akan dimasukkan ke program PEN.

"Jadi, ini nanti mungkin bisa dimasukkan, dalam bagian Program PEN,” lanjut Menkeu, Sri Mulyani.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, tahap pertama pembangunan IKN, akan fokus pada pengembangan akses infrastruktur.

“Kita nanti bisa desain kebutuhan awal, terutama pelaksanaan akses infrastruktur," kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Hari Keempat IBL 2022: Tangerang Hawks dan Amartha Hangtuah Jakarta Petik Kemenangan Kedua

Menurutnya rencana anggaran untuk akses infrastruktur pembangunan IKN, akan masuk kategori pemulihan ekonomi program PEN 2022.

"Bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam program PEN 2022,” lanjut Sri Mulyani.

Tahun 2022 hingga 2024 pembangunan IKN, penanganan Covid-19, dan penyelenggaraan pemilu, akan didesain pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai 2023.

"Ini akan diupayakan, untuk semua tetap terjaga,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Tanggapi Arteria Dahlan Soal Kejati Pakai Bahasa Sunda saat Rapat, Dedi Mulyadi: Apa Salahnya?

Sementara itu, sebagian akan pada bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Project Development Fund (PPP), yang membutuhkan dukungan APBN dalam feasibility gap atau lainnya.

"Itu semua telah kami identifikasi,” lanjutnya.

Sebagai informasi, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tahun 2025 hingga 2045, masih akan melihat keseluruhan kebutuhan estimasi jangka menengah sampai dengan panjang.***

Editor: Al Makruf Yoga Pratama

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x