Network
PR TASIKMALAYA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau perkantoran untuk kembali merenapkan Work From Home (WFH).
Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau perkantoran menerapkan WFH, untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dan Omicron yang diprediksi memuncak pada bulan Februari.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau perkantoran menerapkan WFH, pada hasil rapat terbatas soal PPKM secara online.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, akan jadi masalah jika masyarakat tidak siap menghadapi gelombang Covid-19 varian Omicron.
Baca Juga: 3 Langkah untuk Mencapai Resolusi Tahun Baru 2022, Ubah Keyakinan Anda dengan Ini!
"Pemerintah siap, kalau masyarakat tidak siap, itu juga menjadi masalah," ucap Luhut Binsar Pandjaitan pada Minggu, 16 Januari 2022 seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, pihaknya menyerahkan pimpinan teratas perkantoran untuk melakukan asesmen sendiri, jika WFH masih mampu menjaga tingkat produktivitas.
"Saya menghimbau, opsi tersebut (WFH) dapat diambil," lanjut Luhut Binsar Pandjaitan.
Pihaknya mengimbau, kegiatan perkantoran dapat dilakukan pengaturan agar tidak perlu 100 persen yang bekerja di kantor.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Pilih Pohon yang Paling Menarik, dan Temukanlah Karakter Positif Tentang Dirimu!
"Diatur saja lihat situasinya, apakah dibikin 75 persen untuk 2 minggu ke depan, itu bisa dilakukan asesmen kantor masing-masing," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya opsi WFH hanya diperuntukkan bagi kegiatan perkantoran, untuk menghadapi gelombang Covid-19 Omicron.
"Kalau industri, saya kira tak ada masalah," lanjutnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diketahui meminta masyarakat membatasi diri untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Hidayat Nur Wahid Singgung OTT Bupati Penajam Paser Utara
"Hanya kalau betul-betul perlu saja, pergi ke luar negeri," kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Pejabat pemerintah saat ini juga sudah dilarang melakukan dinas ke luar negeri, dalam tiga minggu ke depan.
"Pejabat-pejabat pemerintah, malah telah dilarang tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, untuk tiga minggu ke depan," lanjutnya.***
